Keraton Yogyakarta Buka Suara soal Dugaan Pungli Food Truck di Alkid Jogja
Keraton Yogyakarta menegaskan food truck di Alkid telah mengantongi izin. Dugaan pungutan parkir disebut bukan pungutan resmi Keraton.
Ilustrasi./Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menyebut keuntungan yang didapat sekolah dalam jual beli seragam sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 mencapai Rp10 miliar. Sekolah memanfaatkan paguyuban orang tua untuk mengakali larangan jual beli seragam.
Merespons ekspos dari ORI DIY tersebut, sejumlah sekolah di Sleman menyesalkannya. Mereka menilai seharusnya ORI DIY juga mempertimbangkan sisi positif dari keberadaan seragam dan sejumlah praktik baik dalam pengadaan seragam sekolah.
Kepala SMA Negeri 1 Sleman, Fadmiyati menilai keberadaan seragam memiliki dampak baik di sekolah, salah satunya mencegah terjadinya perundungan. Pasalnya, dengan memakai seragam tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semua berpakaian sama.
Soal pengadaan seragam di sekolah, menurutnya sudah berjalan sesuai dengan aturan, yakni dikelola oleh orang tua siswa dan tidak ada masalah jika orang tua siswa mau belanja seragam di mana saja.
"Orang tua yang mampu gotong royong mengadakan seragam agar mereka tidak minder, apakah yang seperti ini dilihat ORI? kan enggak sama sekali," sesalnya.
Menurutnya yang dilihat hanya keuntungan dari jual beli seragam saja, padahal ada banyak praktik baik dari seragam. "Saya pernah trauma ada anak gantung diri karena seragam beda dengan temannya. Ini terjadi di Gunungkidul beberapa tahun yang lalu, saat saya bertugas di sana. Saya mendengar ada anak SMP seragamnya tidak sama lalu di-bully," ucap dia.
Dia menegaskan tidak ada mark up seragam di sekolahnya, karena selalu dilakukan pemantauan. Saat orang tua akan mengadakan seragam maka akan dibandingkan dengan toko-toko lain. "Kami gak ngurusin, yang mengurusi komite terserah mau seperti apa," kata dia.
Jika seragam dibebaskan tanpa ada rambu-rambu dia sebut akan ada kesenjangan yang luar biasa. Secara prinsip, terkait dengan seragam menurutnya akan taat pada aturan secara nasional.
Sementara itu, Kepala SMAN 2 Sleman, Sunarya mengatakan setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda, tetapi pengadaan seragam, semuanya dilakukan oleh orang tua. Di sekolahnya saat ini masih banyak yang memakai seragam SMP pembelian seragam dibebaskan. "Bebas beli di manapun, maka sampai sekarang masih banyak yang berseragam SMP," ucapnya.
Senada, Kepala SMPN 3 Prambanan, Nurani menyebut soal seragam sudah diserahkan kepada orang tua. "Menurut saya kalau seragam sudah diserahkan orang tua itu lebih baik," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Keraton Yogyakarta menegaskan food truck di Alkid telah mengantongi izin. Dugaan pungutan parkir disebut bukan pungutan resmi Keraton.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Guruh Soekarnoputra.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta dipadati pelayat dan karangan bunga setelah maestro seni itu wafat pada usia 73 tahun.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).