Urus Paspor Kini Bisa di Gunungkidul, Tak Perlu ke Kota Jogja
Layanan paspor kini hadir di MPP Dhaksinarga Gunungkidul, memudahkan warga tanpa perlu ke Kota Yogyakarta atau Sleman.
Ilustrasi/Pixabay
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—DPRD Gunungkidul mengkritik layanan Internet yang dikelola pemkab yang belum maksimal. Dewan mengharapkan perbaikan karena anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp8 miliar-Rp9 miliar per tahun.
Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan ada masalah dengan layanan Internet yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul.
Menurut dia, masalah tidak hanya ditemukan di wilayah perbatasan seperti di Kalurahan Kenteng, Ponjong, tetapi juga di wilayah perkotaan. “Contohnya di Kalurahan Baleharjo dan Siraman di Kapanewon Wonosari,” kata Endah kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Menurutnya, sinyal Internet di tiga lokasi itu terbilang lambat, bahkan tidak bisa digunakan untuk beraktivitas. Kalurahan pun disebut terpaksa menggunakan provider lain.
“Sudah ada fasilitas Internet dengan bandwidth 100 megabyte per second [mbps], faktanya kemampuan maksimal hanya 50 mbps,” katanya.
Dia berharap kepada Diskominfo Gunungkidul melakukan evaluasi dan perbaikan karena anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya mencapai Rp8 miliar-Rp9 miliar. “Dana yang disediakan tidak sedikit. Jadi, perbaikan kualitas harus dilakukan karena ini juga bagian untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” katanya.
Endah juga meminta Diskominfo Gunungkidul mengevaluasi program Smart City yang tengah diusung. “Programnya harus dievaluasi mulai dari perencanaan hingga edukasinya ke masyarakat dalam rangka pembangunan digitalisasi di Gunungkidul ini,” imbuh dia.
Kepala Bidang Layanan Informatika, Diskominfo Gunungkidul, Handoko saat dikonfirmasi kemarin tidak menampik adanya kendala pada sinyal Internet. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat sinyal bisa melambat sehingga kurang optimal.
BACA JUGA: Jadwal Pembuangan ke Piyungan Berubah, Sampah di Jogja Menumpuk
“Kemampuan perangkat yang digunakan hingga faktor perubahan cuaca ikut memberikan pengaruh. Termasuk masalah kondisi geografis,” kata Handoko melalui sambungan telephon.
Dia berjanji akan ada evaluasi dan perbaikan layanan. Meski demikian, prosesnya tidak bisa serta merta karena fasilitas Internet yang bermasalah merupakan bantuan dari provinsi.
“Kami akan lakukan koordinasi dengan Pemerintah DIY maupun pemerintah kalurahan terkait dengan kualitas layanan Internet yang ada,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Layanan paspor kini hadir di MPP Dhaksinarga Gunungkidul, memudahkan warga tanpa perlu ke Kota Yogyakarta atau Sleman.
JMS 2026 mempertemukan ratusan media lokal Jawa Tengah untuk menyusun strategi menghadapi disrupsi digital dan tantangan AI.
Aktivis Global Sumud Flotilla mengaku mengalami sengatan listrik dan kekerasan fisik saat ditahan Israel usai misi kemanusiaan menuju Gaza.
Tingkat pengangguran DIY turun menjadi 3,05% pada Februari 2026. Pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif jadi penyerap tenaga kerja utama.
Harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp57.650 per kg menurut data PIHPS Kamis pagi. Telur ayam ras dijual Rp32.500 per kg.
Revisi UU HAM disiapkan untuk melindungi aktivis dan pembela HAM dari kriminalisasi serta memperkuat hak digital dan lingkungan hidup.