RSPS Bantul Raih ISO 27001:2022, Perkuat Keamanan Data Pasien
Sertifikasi ISO 27001:2022 ini menjadi bukti keseriusan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan layanan yang aman dan profesional
Salah satu kafe di Bukit Bintang./Antara
Harianjogja.com, BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul menegaskan kawasan bukit bintang di Piyungan merupakan zona merah rawan longsor. Itulah sebabnya, sudah seharusnya kawasan tersebut steril dari segala bentuk pendirian bangunan, terutama untuk kepentingan usaha.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta mengaku kawasan bukit bintang di Piyungan merupakan zona merah rawan tanah longsor, tetapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “Saya akan koordinasi dulu nanti apa yang harus kami lakukan,” katanya, Selasa (1/11/2022).
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul, Supriyanto mengatakan hampir sebagian besar lahan di kawasan bukit bintang atau perbatasan Bantul dan Gunungkiudul adalah lahan Sultan Grond (SG). Dia memastikan semua bangunan usaha di kawasan tersebut tidak berizin.
“Bangunan ataupun kegiatan usaha di sana semuanya belum ada yang minta izin ke kami,” kata Supriyanto.
BACA JUGA: Pakar Manajemen Bencana: Banyak Tempat Wisata di DIY Berada di Kawasan Berbahaya
Pihaknya sudah membuat Rancangan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), tetapi tidak ada tindak lanjut untuk usulan penataan lebih lanjut dari OPD terkait.
Sebenarnya, kata dia, membangun tempat usaha di kawasan rawan bencana pada dasarnya diperbolehkan selama ada kajian dan teknologi yang memadai. Misalnya soal konstruksi yang bisa menahan ketika terjadi longsor dan sebagainya. “Aspek ini jelas butuh kajian yang mendalam,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong bertemu di Leaders’ Retreat 2026 Jakarta, bahas kerja sama strategis dan proyek bilateral.
Jokowi mulai safari politik ke sejumlah daerah usai Lampung. PSI jadi titik awal, partai lain ikut memberi respons.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.
Platform Sapa UMKM jadi strategi pemerintah untuk pembinaan berbasis data dan membuka kemitraan UMKM dengan industri besar.