DPRD Jogja Tekankan Empat Prinsip Pelaksanaan Program OPD
Komisi C DPRD Kota Jogja menekankan empat prinsip pelaksanaan program OPD serta menyoroti mitigasi banjir dan kebakaran di kawasan kampung.
Ilustrasi program padat karya/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah daerah (Pemda) Kulonprogo siap menggelontorkan dana senilai Rp2,5 miliar untuk program padat karya tahun in. Anggaran tersebut murni berasal dari APBD Kabupaten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo, Nur Wahyudi mengatakan terdapat 25 paket program padat karya yang akan digulirkan di tahun 2023.
“Dari APBD Kabupaten itu ada 25 paket dengan nilai per paket mencapai Rp100 juta. Paket tersebut tersebar di 12 kapanewon. Nah, kalurahan mana saja persisnya ini sedang kami hitung [petakan],” kata Wahyudi ditemui di kantornya pada Kamis (9/2/2023).
Selain dari APBD Kabupaten, Kulonprogo juga mendapat gelontoran dana dari APBD DIY. Data sementara menunjukkan ada 57 paket melalui APBD DIY dan masih akan bertambah.
“Dari APBD DIY melalui BKK [Bantuan Keuangan Khusus], sementara ini ada 57 paket atau lokasi. Kalau dari situ anggarannya ada yang senilai Rp100 juta maupun Rp200 juta,” katanya.
BACA JUGA: Klitih Muncul Lagi, Pemkot Jogja Perkuat Pengawasan Jam Malam
Tidak hanya itu, Wayudi mengatakan ada juga BKK dari Dana Keistimewaan. Hanya saja, anggaran dari Danais tersebut langsung masuk ke Pemerintah Kalurahan.
Proses pengerjaan fisik program padat karya tersebut akan dimulai pada bulan Juli atau Agustus. Sementara proses sosialisasi dan penyesuaian proposal hingga kini belum dilakukan.
“Proses sosialisasi belum kami lakukan. Prinsip yang harus diketahui menganai pembagian dana terkait program padat karya dalam rangka membuka lapangan kerja bagi pengganggur, setengah penganggur, dan warga miskin, maka ini nanti porsi penganggarannya antara HOK [Hari Orang Kerja] dengan pendukung minimal 50%. Sementara material maksimal 50%,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi C DPRD Kota Jogja menekankan empat prinsip pelaksanaan program OPD serta menyoroti mitigasi banjir dan kebakaran di kawasan kampung.
Satpol PP Bantul mencopot 84 spanduk dan 37 rontek yang dipasang melintang di jalan dalam patroli penertiban reklame dan media informasi.
LBH Jogja mendata 48 orang terkait kericuhan di DPRD DIY. Sebanyak 14 orang pulang, delapan ditahan, dan 26 belum diketahui keberadaannya.
Pieter Huistra mengungkap kondisi cedera Mousa Bagayoko dan menilai penampilan bek sayap PSS Sleman saat kalah 1-2 dari Borneo FC.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menghadirkan inovasi Pertamina BBM Assist, chatbot berbasis WhatsApp yang membantu pelanggan
Silmy Karim dan enam pejabat imigrasi didakwa melakukan pemerasan Rp168,9 miliar dalam pengurusan izin tinggal WNA.