Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Suasana penyampaian LAHP ORI DIY terkait kasus klitih Gedongkuning yang dijelasakn keluarga terdakwa, Selasa (14/2/2023)./Harian Jogja-Triyo Handoko
Harianjogja.com, JOGJA—Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang kasus klitih Gedongkuning menyebutkan adanya tindakan maladminsitratif yang dilakukan penyidik. LAHP ORI DIY tersebut disampaikan keluarga terdakwa klitih Gedongkuning di Kantor LBH Jogja, Selasa (14/2/2023).
Tindak maladministrasi tersebut mulai dari pengabaian penyidik terhadap permintaan penasihat hukum untuk berkoordinasi dan bertemu dengan para tersangka. Selain itu, dalam proses penangkapan, petugas tidak menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang sah.
Kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap para tersangka selama proses pemeriksaan juga jadi bagian tindak maladministratif yang dilakukan penyidik menurut LAHP ORI DIY.
Pendamping keluarga terdakwa klitih Gedongkuning, Siti Roswati Handayani, mengatakan LAHP ORI DIY tersebut semakin menguatkan dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan jalanan di Gedongkuning tersebut. "Sesuai dengan surat dari ORI DIY, dia meminta supaya pimpinan Polda DIY memeriksa lebih lanjut para petugas dan penyidik kepolisian yang melakukan tindakan maladministrasi dalam menangani perkara itu," jelasnya, Selasa siang.
BACA JUGA: Ini Wajah dan Peran Para Pelaku Klitih Titik Nol Jogja
LAHP tersebut, jelas Roswati, menerangkan Polda DIY harus memeriksa penyidik yang bertugas menangani kasus tersebut. "Dalam waktu paling lama 30 hari sejak 1 Februari 2023 sudah harus dilakukan pemeriksaan," katanya.
Salah satu orang tua terdakwa klitih Gedongkuning, Andayani berharap Polda DIY mengikuti peritah LAHP tersebut. "Dengan banyaknya maladministrasi, itu menunjukkan prosedur yang dijalankan itu cacat, dan prosedur yang cacat pasti menghasilkan produk yang cacat juga,” ujarnya.
Andayani meyakini kasus penangkapan anaknya tersebut keliru. “Ini bukan salah tangkap, tapi memang sengaja menangkap orang yang salah. Sejak awal sudah dibuat skenario, dan anak kami dipaksa untuk mengikuti skenario tersebut,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Jadwal KRL Jogja–Solo 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Yogyakarta hingga Palur. Cek jam berangkat terbaru di sini.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.