Lumbung Mataram Kalurahan Purwosari di Kulonprogo Mengoptimalkan Pertanian dan Peternakan Warga
Salah satu implementasi program Lumbung Mataram di Kulonprogo dilakukan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo
Suasana desiminasi LBH Jogja terkait penelitian kepemimpinan Gubernur DIY 2017-2022, Selasa (14/3/2023)./Harian Jogja-Triyo Handoko
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja menyebut banyak gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jogja tak memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Akibatnya para gepeng tersebut tak mendapat layanan dasar sebagai haknya.
Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengkaderan LBH Jogja Kharisma Wardatul menjelaskan gepeng di Jogja menghadapi kondisi yang rentan.
“Kondisi mereka sangat kompleks dalam menghadapi kerentanan, tidak memiliki kartu identitas membuat layanan dasar mereka tak terpenuhi,” katanya, Selasa (14/3/2023).
Tidak adanya kartu identitas dan dokumen adminduk, jelas Kharisma, menyebabkan akses gepeng ke bantuan pemerintah tak ada. “Mislanya BLT, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Yang paling rentan adalah gepeng usia anak, hak dasar pendidikan yang harusnya mereka peroleh tidak dapat diakses,” jelasnya.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jogja Septi Sri Rejeki menyebut jawatannya selalu terbuka kepada gepeng dalam pencatatan adminduk. “Kami tidak tebang pilih, gepeng dari luar daerah pun kami layani haknya untuk pencatatan adminduk,” tegasnya, Rabu (15/3/2023).
Tantangan utama pencatatan adminduk gepeng, jelas Septi, adalah belum maksimalnya penertiban yang dilakukan. “Yang bertugas menertibkan Satpol PP Jogja dan Dinsos Jogja, setelah mereka baru kami hadir jika memang gepeng tersebut tak memiliki dokumen adminduk. Selama ini jika Dinsos meminta kami mendata gepeng untuk mencatatkan adminduk kami selalu melayani,” jelasnya.
Bahkan gepeng yang terdaftar di luar daerah, lanjut Septi, jika tidak mau balik ke daerahnya akan difasilitasi Disdukcapil untuk pindah domisili. “Untuk kasus seperti pemindahan domisili ini kami koordinasi dengan daerah asalnya lewat Dinsos, karena kami tidak bisa mengotak-atik data yang sudah terdaftar,” katanya.
Septi menjamin layanan adminduknya tidak mebeda-bedakan status dan asal seseorang. “Termasuk untuk gepeng kami sangat terbuka dan pasti kami layani,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Salah satu implementasi program Lumbung Mataram di Kulonprogo dilakukan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo
Perahu nelayan terbalik di Pantai Baru Bantul, satu orang hilang. Tim SAR masih lakukan pencarian di tengah gelombang tinggi.
Kemenhaj temukan dugaan pungli layanan kursi roda haji di Makkah. Tarif mencapai Rp10 juta, jauh di atas harga resmi.
Harga sapi impor naik, peternak lokal diuntungkan. Namun pakar UGM memperingatkan ancaman serius bagi populasi sapi nasional.
Huawei MatePad Pro Max siap meluncur dengan RAM hingga 20GB, layar OLED 144Hz, dan baterai 10.400 mAh.
KPK umumkan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto 2025 mencapai Rp2,06 triliun. Ini rincian lengkap asetnya.