Berawal Tabungan Rp2.000, Kalijawi Sulap Kampung Bantaran Sungai Jogja
Kalijawi membuktikan tabungan Rp2.000 per hari mampu mendorong renovasi rumah, memperkuat ekonomi warga, dan menata kampung di Jogja.
Ilustrasi. /Reuters.
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Agama (Kemenag) memperpanjang waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini dari 5 Mei 2023 menjadi 12 Mei 2023. Hinggi kini, tercatat masih ada 453 calon haji DIY yang belum melunasi Bipih.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag DIY, Aidi Johansyah menyampaikan dari dari 3.404 jemaah calon haji tahun ini, jumlah yang telah melunasi ada 2.951 jemaah. Sementara sisanya, 453 jemaah haji yang belum lunas.
Jumlah jemaah yang belum lunas, kata dia, terbagi atas jemaah di Kota Jogja sebanyak 91 orang, Kabupaten Bantul 118 orang, Kabupaten Kulonprogo ada 30 orang, Kabupaten Gunungkidul ada 35 orang, dan Kabupaten Sleman ada 179 orang.
BACA JUGA: Alhamdulillah! Tahun Ini, Indonesia Dapat Jatah Tambahan 8.000 Kuota Haji
Oleh sebab itu, Aidi mengimbau agar jemaah haji dapat melakukan penulasan dengan segera. “Untuk semua jemaah yang masuk kuota mohon untuk segera melunasi, sehingga kepastian berangkatnya bisa disiapkan lebih baik lagi,” katanya, Rabu (10/5/2023).
Tahun ini, jamaah haji dari DIY akan diberangkatkan dalam sembilan kloter. Kloter pertama akan mulai masuk asrama pada 9 Juni 2023, dan akan berangkat pada 7 Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kalijawi membuktikan tabungan Rp2.000 per hari mampu mendorong renovasi rumah, memperkuat ekonomi warga, dan menata kampung di Jogja.
Jadwal Prameks Jogja–Kutoarjo Jumat 10 Juli 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips agar tak kehabisan tiket, dan alasan Prameks jadi favorit.
Pemkot Jogja meminta masyarakat menjaga water station di Malioboro setelah sejumlah unit rusak akibat disalahgunakan. Edukasi pengguna dan perbaikan fasilitas.
Pemkab Sleman mengalokasikan hibah Rp3,193 miliar untuk tujuh ormas keagamaan dan 14 tempat ibadah pada 2026. Dana berasal dari APBD dan akan diawasi penggunaan
Pemkab Bantul mengusulkan sekitar 1.000 rumah tidak layak huni kepada Kementerian PKP untuk mendapat bantuan rehabilitasi pada 2027. Sebanyak 500-600 unit.
Perawatan paliatif bantu pasien kronis tetap nyaman meski tak sembuh. Namun, lebih dari 90% pasien di Indonesia belum mendapat layanan ini.