Pembelian LPG 3 Kg Dipantau Ketat di Jogja, Wajib Pakai KTP
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Korupsi - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Proses penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah DD di Kabupaten Sleman terus berlanjut. Sebanyak 70 saksi dari instansi terkait dan penerima dana hibah telah diperiksa, dan diperkirkan masih terus bertambah.
Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, Triskie Narendra menjelaskan sampai saat ini sudah ada sebanyak 70 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. “Ada saksi dari Dinas Pariwisata, kemudian dari penerima hibah [pelaku wisata],” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).
Jumlah tersebut menurutnya masih akan bertambah karena penerima hibah adalah pelaku wisata yang tersebar di seluruh wilayah Sleman. “Penerima hibah tersebar di satu kabupaten, dari kecamatan [kapanewon] berapa, dari kalurahan berapa, semua harus menyeluruh,” kata dia.
Meski demikian, sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi untuk diperiksa. “Kami mengecek pekerjaannya dengan laporannya sama enggak. Awalnya kami menemukan indikasi, yang kemudian harus diperkuat dengan keterangan saksi,” tuturnya.
BACA JUGA: Dianggap Meresahkan Wisatawan, Para Pengamen di Malioboro Bakal Ditertibkan
Triskie juga belum bisa menyampaikan perkembangan pemeriksaan selama ini apakah sudah menguatkan dugaan korupsi tersebut atau belum. “Nanti kalau sudah ada penetapan tersangka, segera kami sampaikan apa bentuk pelanggaran hukumnya,” katanya.
Adapun kasus ini telah naik ke proses penyidikan pada April 2023. Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi ini terjadi pada distribusi dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada pelaku wisata di Sleman pada tahun anggaran 2020.
Hibah ini sebagai upaya bantuan kepada sejumlah pelaku wisata yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di sektor pariwisata. Hibah tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp68,5 miliar. Dari nilai pagu itu, yang ditransfer dari Kemenparekraf ke Pemkab Sleman sebesar Rp49,7 miliar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Ishadi Zayid mengatakan dana hibah yang ditransfer tersebut diberikan kepada 224 kelompok masyarakat sektor wisata, baik desa wisata dan objek wisata untuk revitalisasi sarana prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan sebesar Rp17,1 miliar.
Kemudian sebanyak 92 hotel dan 45 restoran mendapatkan hibah Rp27,5 miliar. Kemudian untuk empat kali sosialisasi dan implementasi program Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE), lima kali bimbingan teknis CHSE, serta pengawasan dan penerapan protokol kesehatan sebesar Rp117,9 juta.
Selanjutnya, operasional dan review Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar Rp921,3 juta. "Dari semua ini realisasinya Rp45,8 miliar, artinya masih ada sisa Rp3,8 miliar. Sisa dana ini sudah ditransfer kembali ke Pemerintah Pusat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Kasus kebakaran lahan di Gunungkidul meningkat menjadi 15 kasus selama musim kemarau. Warga diminta tidak membakar sampah sembarangan.
Kuasa hukum Raudi Akmal menilai sejak awal tidak ada dua alat bukti yang cukup usai PN Sleman mengabulkan sebagian praperadilan.
Polresta Jogja mulai memeriksa lima tersangka baru kasus Little Aresha Daycare. Total tersangka kini mencapai 32 orang dengan 157 korban anak.
Sekolah Nasional Terintegrasi mulai berjalan di 17 kabupaten/kota pada tahun ajaran 2026-2027 untuk memperluas pemerataan mutu pendidikan.
YIA baru dimanfaatkan sekitar 25% dari kapasitasnya. DIY mempercepat pengembangan koridor Joglosemar untuk mendongkrak wisatawan.