APBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, Ini Catatan Banggar DPR
Banggar DPR menyoroti belanja APBN 2027 Rp4.097,2 triliun agar berdampak pada pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, WATES—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk tim koordinasi penanganan kemiskinan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
BACA JUGA: Data Warga Miskin di Kulonprogo akan Divalidasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulonprogo Aris Nugraha menyampaikan bahwa tim koordinasi penanganan kemiskinan yang dibentuk 12 Juni 2023 setiap bulan akan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
"Saat ini tim telah bekerja," kata Aris di Kulonprogo, Senin (19/6/2023).
Menurut data pemerintah daerah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 73.210 orang atau 16,39 persen dari populasi.
Aris mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sudah mendata penduduk dengan kategori miskin dan miskin ekstrem berdasarkan nama dan alamat.
Menurut dia, ada sekitar 4.000 keluarga atau 14 ribuan orang yang tergolong miskin ekstrem di wilayah Kabupaten Kulonprogo.
Aris mengatakan bahwa pemerintah kabupaten mengupayakan formula penanganan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tergolong miskin ekstrem.
Guna menanggulangi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di antaranya menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dengan mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menyalurkan bantuan sosial.
"Meningkatkan pendapatan dengan pemberdayaan, mengurangi biaya masyarakat dengan memberikan JPS (jaring pengaman sosial) dan beasiswa bagi keluarga miskin," kata Aris.
Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulonprogo hingga mencapai nol persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Banggar DPR menyoroti belanja APBN 2027 Rp4.097,2 triliun agar berdampak pada pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.
MK menggelar sidang pengucapan putusan atau ketetapan 17 perkara pada Jumat pukul 14.00 WIB, termasuk uji KUHP dan UU Polri.
BPH Migas menyebut distribusi B50 sejak 1 Juli 2026 berjalan lancar dan kendaraan dapat menggunakannya secara normal.
Studi Formasi Nanggulan di Kulonprogo mengungkap keunikan batuan endapan badai purba yang menarik untuk terus diteliti.
DPRD Kulonprogo mendorong pemutakhiran data desil secara berkala dengan melibatkan kalurahan dan verifikasi langsung di lapangan.
Iran menyatakan ekspor minyak tetap berjalan meski diblokade AS. Teheran juga memulihkan 40% kapasitas produksi South Pars.