10 Cara Mengatur Gaji agar Bisa Menabung, Coba Metode Ini
Simak 10 cara mengatur gaji agar bisa menabung, mulai dari metode 50/30/20, mencatat pengeluaran hingga memisahkan rekening.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan validasi data kemiskinan ekstrem dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga persoalan kemiskinan di daerah tersebut dapat segera ditangani.
"Tahap pertama, kami melakukan validasi data kemiskinan. Untuk itu, kami segera memastikan ada data valid by name by address dari Badan Pusat Statistik [BPS]," kata Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana di Kulonprogo, Jumat (17/2/2023).
Ia mengatakan langkah kedua yang dilakukan Pemkab Kulonprogo dalam penurunan kemiskinan ekstrem, yakni pengurangan beban warga miskin ekstrem.
"Yang ketiga bila ada anggota keluarganya usia produktif, kita programkan pemberdayaan ekonominya," katanya.
Tri Saktiyana mengatakan saat ini angka kemiskinan di Kulonprogo masih masuk zona merah dengan angka 3,31 persen atau melampaui batas tertinggi zona kuning di angka 2,64 persen.
Ia mendorong seluruh jajaran terkait untuk meningkatkan kembali upaya-upaya penurunan angka kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan.
“Kami mohon juga nanti dari BPS juga bisa memberikan arahan kepada kami, intervensi yang harus kita lakukan apa dan titik-titik strategisnya di mana. Mohon bisa dibantu dari BPS, karena terus terang saja kami agak kurang memiliki data yang lengkap tentang kemiskinan ekstrem ini,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sumarwiyanto mengatakan pada Maret 2012, angka kemiskinan di Kulonprogo sebesar 23,32 persen, pada Maret 2022, angka kemiskinan turun menjadi 16,39 persen. Pada 2022, angka kemiskinan di Kulon Progo 74.210 jiwa.
"Selama 10 tahun terakhir, progres penurunan kemiskinan sebesar 6,93 persen poin," katanya.
Akselerasi penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY paling tinggi.
Penurunan kemiskinan tertinggi setelah Kulon Progo, adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,8 persen poin, Bantul 4,7 persen poin, Sleman 2,6 persen poin, dan Kota Yogyakarta 2,7 persen poin.
"Selama 10 tahun terakhir, percepatan penurunan kemiskinan di Kulonprogo tertinggi di DIY, 6,93 persen poin," katanya.
Sumarwiyanto mengatakan penurunan kemiskinan saat masa pandemi COVID-19 pada 2021 dan 2022 di Kulonprogo juga paling tinggi, yakni 1,9 persen poin, dari 18,38 persen menjadi 16,39 persen. Pada Maret 2021 sebesar 18,38 persen atau sekitar 81.140 jiwa.
Dari survei BPS Kulonprogo, angka kemiskinan pada Maret 2022 turun menjadi 16,39 persen atau 74.210 jiwa.
"Pada masa pandemi COVID-19, 2020-2021, kenaikan angka kemiskinan juga paling kecil dibandingkan kabupaten/kota di DIY," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Simak 10 cara mengatur gaji agar bisa menabung, mulai dari metode 50/30/20, mencatat pengeluaran hingga memisahkan rekening.
Daftar UMK DIY 2026 di lima daerah dibandingkan UMP 2027 Rp2,725 juta. Simak jadwal penetapan UMK terbaru.
Persik Kediri menghadapi PSIM Jogja di Gresik. Simak susunan 11 pemain utama dan daftar pemain cadangan kedua tim.
Rio Febrian membawakan Nada Doaku, single karya Grego Julius yang mengangkat pesan syukur, doa, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
JBR 2026 menghadirkan lebih dari 3.000 bikers ke Jogja. HDCI meminta maaf soal lalu lintas, sementara okupansi hotel hampir 80%.
Indonesia mendapat komitmen kontribusi US$100 juta dari Norwegia untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 dan perlindungan hutan.