Warga Sleman Banyak yang Belum Mutakhirkan Data, Ini Kerugiannya

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman mencatat banyak masyarakat yang belum memutkhirkan data kependudukannya. Data yang tercantum acap kali tidak diperbarui ketika warga mengalami perubahan status pendidikan, pekerjaan maupun perkawinan. 

Kepala Disdukcapil Sleman, Susmiarto menuturkan olah data antara penduduk tunggal dengan pendidikan menunjukan masih banyaknya tidak kesesuaian dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

BACA JUGA: Jelang Pemilu, 6.499 Penduduk di Kulonprogo Belum Melakukan Perekaman e-KTP

"Misalnya usia 16-18 itu kan harusnya sudah lulus SMP, idealnya kan gitu. Harusnya di KK itu sudah lulus SMP, tetapi masih banyak yang lulus SD bahkan belum tamat SD. Bahkan sekian persen kecil banget ada yang belum sekolah," tuturnya pada Senin (26/6/2023). 

Ketidaksesuaian data ini terjadi lantaran ketika warga mengalami perubahan status pendidikan, pekerjaan atau status perkawinan tidak melaksanakan pemutakhiran data. Hal ini membuat data yang tercatat secara resmi menjadi tidak akurat. "Karena ketika lulus pendidikan tidak dilaporkan," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, dari total anak usia 16-18 tahun di Sleman yang seharusnya berstatus tamat SMP, baru 27,35 persennya saja yang tercatat lulus SMP. Sementara sisanya masih tercatat tamat SD, bahkan ada yang tercatat belum sekolah. 

"Saya menggerakkan, mendorong, memotivasi  masyarakat ayo kita mutakhirkan data itu penting," ungkapnya. 

BACA JUGA: Mahasiswa Ramai-Ramai Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dukcapil Goes to Campus UGM

Status kependidikan hanya satu aspek dari sejumlah aspek pemutakhiran data yang mencakup status perkawinan, status pekerjaan dan sebagainya. Belum lagi akta kematian yang acap kali tidak diurus sehingga warga yang meninggal masih tercantum dalam KK. 

Susmiarto menilai pemutakhiran data seharusnya dilakukan warga setiap kali ada perubahan status data kependudukan. Seperti saat ada perubahan jenjang pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan sebagainya. "Jadi idealnya itu [dilakukan] setiap ketika ada perisitiwa yang datanya tidak akurat lagi," tuturnya.

"Harusnya dilaporkan, orang menikah, dulu belum kawin sekarang sudah kawin ya harus diajukan pemutakhiran. Untuk mengubah itu kan ada bukti administrasi, mana akta nikahnya, kalau dulu kawin terus cerai mana bukti cerainya. Pendidikan yang ideal juga gitu, bukti ijazahnya, " ungkapnya. 

Pembuktian data dengan dokumen dilakukan menghindari data palsu, khususnya pada status pekerjaan. Misalnya untuk menghindari adanya oknum gadungan yang mengaku bekerja pada instansi tertentu. 

"Kalau misalnya buruh tani kan enggak ada SK-nya, wiraswasta kan enggak perlu bukti, pengakuan saja, ngisi formulir," ujarnya.

Di sisi lain, layanan pemutakhiran data kini kian beragam. Tak melulu harus datang ke kantor kalurahan atau Disdukcapil, warga juga bisa melakukan pemutakhiran data secara daring. 

Upaya jemput bola sebenarnya juga telah dilakukan Inovasi Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga (Gapura Datuk). Paling anyar, Disdukcapil bekerja sama dengan SMPN 4 Pakem untuk mengganti status pendidikan para siswa yang tamat SMP. 

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan secara simbolis Hasil Inovasi Gapura Datuk kepada perwakilan siswa SMPN 4 Pakem pada acara wisuda purnasiswa SMPN 4 Pakem di Performance Hall FBSB Universitas Negeri Yogyakarta. 

Kustini berpesan kepada siswa, dengan diserahkannya hasil inovasi ini nantinya data siswa sudah diperbaharui di dalam Kartu Keluarga. Selain itu siswa nantinya juga akan mendapat KTP di usia 17 tahun dan mengakses layanan publik dan hak sebagai warga negara dewasa.

"Dengan diserahkannya hasil inovasi Gapura Datuk ini, kedepan saya berpesan kepada siswa SMPN 4 Pakem dan juga generasi muda Sleman agar kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat terbangun sejak dini," tuturnya.