Mahasiswa Ramai-Ramai Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dukcapil Goes to Campus UGM

SLEMAN—Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Dukcapil Goes to Campus di UGM, Selasa (2/5/2023). Layanan yang dibuka di sejumlah titik di kampus UGM ini dibanjiri mahasiwa dan tenaga pendidikan yang ingin melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Teguh Setyabudi menuturkan Dukcapil Goes to Campus ini sebelumnya telah digelar di di beberapa kampus di Indonesia.

Di Jogja, UGM menjadi kampus pertama yang menjadi sasaran layanan ini. Teguh menargetkan ada 10.000 warga yang melakukan aktivasi IKD di Dukcapil Goes to Campus UGM. "Ini adalah satu terobosan baru dari Dirjen Dukcapil, prinsipnya adalah KTP-el tetapi versi digital," ujarnya pada Selasa (2/5/2023).

Layanan aktivasi IKD ini digelar 2-5 Mei 2023. Pada 3-5 Mei nanti layanan akan dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Mahasiswa maupun tendik dapat melakukan aktivasi IKD di tujuh lokasi yakni Selasar Auditorium Fakultas Peternakan UGM, Selasa FMIPA UGM, Lobi Auditorium Kuliah 1 FKKMK UGM, Selasar SGLC Fakultas Teknik UGM, Lobi Perpustakaan Pusat UGM, Selasar Fisipol UGM dan Balairung Kantor Pusat UGM.

Lebih lanjut Teguh menuturkan bila target aktivasi IKD di 2023 ini mencapai 25% dari total wajib KTP-el. "Wajib KTP-el adalah 201 juta penduduk dari 277,7 juta penduduk Indonesia. Artinya targetnya sekitar 50 juta," tuturnya.

Penguatan jaringan dan penguatan pada aspek keamanan siber menjadi dua aspek yang akan terus dibenahi. Dalam rangka melindungi dam menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi sistem adminduk dari ancaman keamanan asset telah disusun sejumlah regulasi, di antara yakni Permendagri No. 57/2021 tentang sistem manajeman keamanan informasi Adminduk.

Dalam pengembangan IKD sebagai sistem Hub, IKD difungsikan sebagai sistem hub antar lembaga, dimana pendidikan akan memberikan persetujuan membagipakaikan data pribadi yang bersangkutan kepada lembaga yang memberikan layanan publik. Sepeti layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bansos, Kartu Indonesia Pintar, Kantor Indonesia Sehat bahkan pemilu nanti.

"Karena nantinya IKD akan menjadi hub, hub pelayanan publik. Jadi dengan IKD nanti bisa terakses dengan semua layanan," ungkapnya.

Dari sisi keuntungannya, IKD mempermudah layanan adminduk menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. IKD juga menghemat anggaran blanko KTP-el dan tidak tergantung vendor serta tidak memerlukan anggaran khusus. IKD juga menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik.

"Setiap tahunnya kami keluar uang sekitar Rp250 miliar sampai Rp300 miliar untuk pengadaan blanko KTP-el. Kalau kemudian 25 persennya [IKD] lumayan, paling tidak kami bisa menghemat sampai sekitar Rp75 miliar," ujarnya.

Rektor UGM, Ova Emilia mengatakan adanya perkembangan teknologi digital yang menjadikan kecepatan dan akurasi untuk mengakses informasi. Menurutnya IKD menjadi usaha yang komprehensif untuk memprioritaskan layanan pembuatan identitas kependudukan secara digital.

"Respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi ini merupakan langkah positif dengan perbaikan proses dan efisien layanan kependudukan," tuturnya  

"Sejak tahun lalu pemerintah telah menginspirasi IKD dan tentunya diperluas yang ada dan hari ini sebuah terobosan pendekatan Goes To Campus yang saya kira terobosan yang sangat baik," tuturnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News