Dugaan Penipuan Aktivasi IKD Kembali Terjadi di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN–Masyarakat diminta waspada dan berhati-hati apabila mendapat tawaran aktivasi data identitas kependudukan digital (IKD). Pasalnya, ada tiga warga Sleman yang baru saja menjadi korban dugaan penipuan aktivasi data itu.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman, Suryo Adi Dwi Kurnianto, mengatakan laporan pihaknya terima pada Kamis (10/7/2025) untuk satu korban dan Jumat (11/7/2025) untuk dua korban.

BACA JUGA: 16 Miliar Password Bocor, Hati-hati Phising hingga Soceng

Juntrung dari tawaran aktivasi data itu adalah korban diminta membuka link. Link ini berbahaya lantaran dapat menjadi sarana peretasan data di ponsel.

Modusnya, penipu menggunakan surat palsu berkop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tanda tangan elektronik atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kemendagri. Padahal apabila di-scan, barcode yang seharusnya memuat tanda tangan elektronik tersebut memuat informasi tidak jelas.

“Tapi masyarakat kan tidak sejauh itu sampai scan barcode. Surat itu sebenarnya untuk menarik masyarakat saja agar percaya. Kalau percaya bisa diarahkan untuk menginstal aplikasi tertentu,” kata Suryo dihubungi, Jumat (11/7/2025).

Suryo menambahkan ada korban yang telah membuka link atau aplikasi sehingga menyebabkan kerusakan sistem pada aplikasi Whatsapp dan/ atau sistem operasi ponsel. Nomor di Whatsapp hilang semua. Beruntung, korban/ pelapor tidak memiliki mobile mbanking, sehingga tidak mengalami kerugian materiil.

Setelah melapor ke Dinas Dukcapil Sleman, korban disarankan mereset ponsel. Dengan begitu aplikasi scam yang sempat terinstal dapat terhapus seluruhnya. Suryo juga mendapat laporan dari tetangganya ihwal dugaan penipuan aktivasi IKD.

“Modusnya intinya tetangga saya dihubungi seseorang yang menjadwalkan pembuatan IKD. Penipu akan memberi nomor antrian untuk pengurusan di Kantor Dukcapil. Namun, untuk mendapat nomor antrian itu, korban perlu menginstal aplikasi,” katanya.

Dukcapil menyikapi hal ini dengan serius. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui sosialisasi edukasi di masyarakat. Kerja sama lintas perangkat daerah juga dilakukan. Disdukcapil akan memasifkan sosialisasi edukasi itu lagi.

Kemendagri juga belum memberi instruksi atas dugaan penipuan aktivasi data IKD yang menurut Suryo terjadi di kabupaten/ kota lain di DIY, bahkan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Disinggung apakah Disdukcapil akan melakukan tracking digital dan pelaporan tindak pidana ke kepolisian, Suryo belum dapat menjawabnya. Namun, dia masih memantau perkembangan kasus dugaan penipuan ini.

“Kalau dulu penipuan semacam ini hanya mengandalkan foto profil orang pakai seragam PNS atau logo Kementerian Dalam Negeri. Sekarang sudah berkembang,” ucapnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Sleman, Susmiarto, juga mengatakan sosialisasi edukasi masih menjadi cara Pemkab Sleman mencegah adanya korban penipuan aktivasi data IKD.

“Saat sosialisasi dengan masyrakat dan rapat dengan aparat begitu kami juga membahas mengenai dugaan penipuan aktivasi data IKD dan pencegahannya,” kata Susmiarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News