11 Polisi Diperiksa Propam Polda DIY Buntut Kekerasan di Aksi Demo 10 November
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Ketua Umum ADPMET, Ridwan Kamil dalam Rakernas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan di Sleman pada Rabu (5/7/2023)./Istimewa
Harianjogja.com, SLEMAN—Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menggelar Rakernas ADPMET 2023 di Sleman. Dalam pertemuan ini, ADPMET membahas topik Undang-Undang No. 1/2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD) dan strategi pemanfaatan gas di era energi bersih. Diprediksi, Indonesia akan menjadi primadona energi terbarukan dunia nantinya.
Ketua Umum ADPMET, Ridwan Kamil mengungkapkan Indonesia berpotensi menjadi primadona energi terbarukan ke depannya. Melalui sumber daya yang membentang di seluruh Indonesia, energi terbarukan yang ada bahkan dinilai masih surplus bila dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia.
"Setelah dihitung kan total se-Indonesia raya itu panas bumi, panas matahari, air mengalir kemudian angin dan lain-lain total bisa sampai 400.000 megawatt atau 400 gigawatt," terang Emil pada Rabu (5/7/2023) di The Alana Jogjakarta Hotel Convention Centre.
Padahal menurut hitungan Emil konsumsi listrik masyarakat Indonesia hanya setengah dari produksi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang ada. "Seluruh penduduk indonesia hanya akan mengkonsumsi setengah. Maka sisanya Indonesia itu akan menjadi negara primadona energi terbarukan," tegasnya.
Baca juga: Kronologi 3 Warga Semanu Meninggal Dunia karena Antraks, Berawal dari 4 Sapi Mati Mendadak
Emil optimistis Indonesia akan menjadi negara primadona penghasil energi bersih ke depannya di rezim energi terbarukan. "Kalau hari ini kan minyak bumi kan Arab Saudi, misalkan di rezim migas ini Arab Saudi. Tapi di rezim energi terbarukan nanti Indonesia yang akan menjadi primadona negara penghasil energi bersih," tambahnya.
Dalam pertemuan ini ADPMET, Emil berkomitmen untuk mendorong Indonesia bersih karbon 2060. Menurutnya upaya Indonesia bersih karbon ini harus diperjuangkan bersama. "Kita juga komit untuk memberikan dorongan agar 2060 Indonesia bersih karbon atau Net Zero itu harus diperjuangkan dari sekarang," ungkapnya
Lebih lanjut Emil berpandangan dengan melakukan migrasi ke sumber energi terbarukan, diharapkan tidak terjadi krisis bencana alam yang terjadi karena pemanasan global di masa mendatang. "Jadi masyarakat Indonesia mari kita hijrah menggunakan sumber energi, cara bergerak kita dengan sumber energi terbarukan. "Agar masa depan kita tidak terjadi krisis-krisis bencana alam karena pemanasan global atau perubahan iklim," tegasnya.
Selain menyinggung soal potensi energi terbarukan, Emil mengatakan ada banyak topik yang dibahas dalam Rakernas ADPMET 2023. Meskipun berbagai topik dibahas, poin utamanya ialah terus memberikan semangat kesejahteraan bagi daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan untuk lebih mendapatkan keadilan. "Kita juga sudah memperjuangkan daerah-daerah untuk mendapatkan pendapatan dari participacing interest atau bagi hasil dengan kontraktor. Sudah ada enam wilayah berhasil sukses, ini menandakan perjuangan organisasi ini terasa manfaatnya kepada anggota," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.
Megawati mencetak 13 poin saat Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP dan meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026/2027.
Pemkab Bantul menjadwalkan pembahasan peluang perubahan status 643 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 24-25 November 2026.