Sikapi Kasus Antraks, Pemkab Gunungkidul Gagas Perda soal Ternak Mati

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Buntut maraknya kasus antraks di Gunungkidul, Pemkab akan menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Ganti Rugi Hewan Ternak milik warga yang mati. Perda tentang ganti rugi ternak warga yang mati ini pernah mengemuka pada 2021 lalu.

Ganti rugi hewan ternak yang mati milik warga akan dianggarkan melalui APBD Gunungkidul. “Agar jadi solusi tradisi bradu atau membeli hewan ternak yang mati, agar kasus seperti ini tidak terulang,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Wibawati Wulandari, Kamis (6/7/2023).

Wibawati menjelaskan perda tersebut sempat mandek dibahas pada 2021 karena anggaran Pemkab Gunungkidul terbatas. “Tapi akan kami bahas lagi, kemungkinan-kemungkinan lainnya,” ujarnya.

DPKH Gunungkidul, jelas Wibawati, sudah sering melakukan edukasi kesehatan hewan dimana hewan yang mati tidak layak disembelih. “Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi sudah sering sekali kami lakukan, tapi ini karena tradisi butuh usaha ekstra agar masyarakat paham bahayanya konsumsi hewan yang sudah mati karena sakit lalu malah disembelih,” katanya.

BACA JUGA: Suspek Antraks Ditetapkan dengan Prosedur Pemeriksaan, Begini Detailnya

Besaran ganti rugi untuk hewan ternak warga yang mati, lanjut Wibawati, perlu pembahasan intensif. “Karena menyangkut anggaran itu perlu pembahasan dengan sektor lain juga, tapi yang penting masyarakat tidak menyembelih hewan yang sudah mati,” ucapnya.

Antraks di Gunungkidul, jelas WIbawati, bukan hal yang baru. “Sudah ada sejak Mei 2019, di beberapa lokasi, termasuk Gedangsari, Ponjong, dan Semanu ini. Kami sudah belajar banyak dari kejadian-kejadian antraks sebelum ini, akan kami tingkatkan lagi,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.