Pemkab Sleman Salurkan Bantuan TJSP Rp6,7 Miliar, Sasar Ribuan Warga
Pemkab Sleman bersama Forum TJSP menyalurkan bantuan Rp6,7 miliar melalui Gebyar TJSP Merdeka 2026 untuk beasiswa, sembako, modal usaha, bantuan disabilitas
Bendera partai politik peserta pemilu - doc
Harianjogja.com, KULONPROGO—Satpol PP Kulonprogo kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) di Kulonprogo. Kali ini sejumlah titik Kapanewon Wates, Panjatan, dan Lendah menjadi sasaran penertiban.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni mengatakan bahwa selain APK, pihaknya juga menertibkan banner yang melanggar perda ketertiban umum.
“Dasar kegiatan kami itu Peraturan Daerah [Perda] Kulonprogo No 4/2013 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kulonprogo No 15/2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi,” kata Alif dihubungi, Jumat (7/7/2023).
BACA JUGA: APK Ilegal di Dua Kecamatan Terakhir di Jogja Disasar
Hasil dari penertiban yang telah dilakukan Satpol PP antara lain empat spanduk partai politik, dua dari PKS dan dua dari PDIP. Tiga banner lain merupakan banner sendratari, hewan kurban, dan ibisa.
Sebelumnya, Satpol PP Kulonprogo telah menertibkan ratusan bendera partai yang tersebar di seluruh wilayah Kulonprogo. Setidaknya terdapat lima partai yang benderanya dicopot, karena dipasang di titik-titik yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Mayoritas bendera tersebut berukuran 25 X 50 centimeter. Bendera kecil yang dibawa Satpol PP mencapai sekitar 200 bendara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama satu semester.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kulonprogo, Mudopati Purbohandowo mengatakan pihaknya kesulitan dalam menertibkan reklame bermuatan politik atau kampanye. Hal tersebut dikarenakan, parpol telah mengurus perizinan pemasangan reklame. “Kami kesulitan juga untuk menertibkan, karena mereka sudah mengurus perizinan pemasangan reklame,” kata Mudopati belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman bersama Forum TJSP menyalurkan bantuan Rp6,7 miliar melalui Gebyar TJSP Merdeka 2026 untuk beasiswa, sembako, modal usaha, bantuan disabilitas
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
Pembangunan ruas Kretek-Girijati yang dikenal sebagai Kelok 23 ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Meski konstruksi segera rampung.
mpatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu perhatian pemerintah. Salah satunya melalui pengangkatan guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pegadaian bergerak cepat membantu pemulihan pascagempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Cek rute dan tarif Trans Jogja 2026, mulai Rp500 untuk pelajar hingga Rp3.500 untuk pembayaran tunai.