Sleman Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelajar yang Terlibat Kejahatan Jalanan
Sleman menyiapkan sanksi tegas bagi pelajar yang terbukti terlibat kejahatan jalanan, namun hak pendidikan tetap dijamin.
Bendera partai politik peserta pemilu - doc
Harianjogja.com, KULONPROGO—Satpol PP Kulonprogo kembali menertibkan alat peraga kampanye (APK) di Kulonprogo. Kali ini sejumlah titik Kapanewon Wates, Panjatan, dan Lendah menjadi sasaran penertiban.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni mengatakan bahwa selain APK, pihaknya juga menertibkan banner yang melanggar perda ketertiban umum.
“Dasar kegiatan kami itu Peraturan Daerah [Perda] Kulonprogo No 4/2013 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kulonprogo No 15/2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi,” kata Alif dihubungi, Jumat (7/7/2023).
BACA JUGA: APK Ilegal di Dua Kecamatan Terakhir di Jogja Disasar
Hasil dari penertiban yang telah dilakukan Satpol PP antara lain empat spanduk partai politik, dua dari PKS dan dua dari PDIP. Tiga banner lain merupakan banner sendratari, hewan kurban, dan ibisa.
Sebelumnya, Satpol PP Kulonprogo telah menertibkan ratusan bendera partai yang tersebar di seluruh wilayah Kulonprogo. Setidaknya terdapat lima partai yang benderanya dicopot, karena dipasang di titik-titik yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Mayoritas bendera tersebut berukuran 25 X 50 centimeter. Bendera kecil yang dibawa Satpol PP mencapai sekitar 200 bendara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama satu semester.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kulonprogo, Mudopati Purbohandowo mengatakan pihaknya kesulitan dalam menertibkan reklame bermuatan politik atau kampanye. Hal tersebut dikarenakan, parpol telah mengurus perizinan pemasangan reklame. “Kami kesulitan juga untuk menertibkan, karena mereka sudah mengurus perizinan pemasangan reklame,” kata Mudopati belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sleman menyiapkan sanksi tegas bagi pelajar yang terbukti terlibat kejahatan jalanan, namun hak pendidikan tetap dijamin.
Febrie Adriansyah diperiksa hampir 7 jam dan dicecar soal Tan Kian. Kuasa hukum menyebut Febrie tegas membantah menerima uang dari Tan Kian.
Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5 Km mulai uji coba open traffic 14-20 September 2026 dengan pembatasan kendaraan dan jam operasional.
Keterkaitan Boy Thohir dengan MGLV tercatat melalui PT Trinugraha Thohir yang memiliki 2,25% saham serta PT Trinugraha Thohir Harmoni sebesar 4,86%.
DPRD DIY meminta DTSEN tidak diterapkan kaku karena data bansos harus diuji dengan kondisi riil warga, termasuk pekerja informal dan pengguna pinjol.
Gus Kikin memastikan tetap menjaga kedekatan dengan PWNU Jatim meski lebih banyak bertugas di Jakarta sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031.