Duh, Masih Ada Warga Menolak Pendampingan Stunting

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terus melakukan upaya untuk mengerek angka stunting yang masih berada di angka 15,8 persen mengacu pada data survei BPS dan BKKBN tahun 2022. Upaya tersebut tidak mudah mengingat masih ada warga yang menolak pendampingan pencegahan dan penanganan stunting.

Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulonprogo, Siti Sholikhah mengatakan bahwa masih terdapat warga yang menolak pendampingan penanganan stunting meskipun hanya segelintir saja.

“Pasti ada [warga yang menolak pendampingan] meskipun tidak banyak. Sebagai contoh ada yang tidak mau mengisi aplikasi elsimil [elektronik siap nikah dan hamil]. Keluarga yang didatangi malah menutup pintu juga ada. Bahkan dibantu malah tersinggung juga ada,” kata Siti dihubungi, Jumat (21/7/2023).

Kesulitan yang mungkin ditemui di lapangan oleh tim percepatan penurunan stunting (TPPS) atau tim pendamping keluarga (TPK) akan dibahas di loka karya mini tingkat kecamatan. Apabila kesulitan tersebut didapat diatasi di tingkat kecamatan maka akan diatasi di tingkat kabupaten.

BACA JUGA:

“Stunting ini program prioritas yang benar-benar dipantau. Oleh karena itu TPPS bergerak terus,” katanya.

TPK merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari bidan, kader TP PKK dan kader KB untuk melaksanakan pendampingan. Jelas Siti pendampingan tersebut meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan. Tidak hanya itu, TPK juga melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.

"TPK ada 229 tim dengan tiap tim tiga orang. Berarti ada 687 TPK yang tersebar di seluruh Kulonprogo,” katanya.

Siti menegaskan memasuki 2024, target stunting di Bumi Binangun mencapai satu digit atau di bawah 10%.

Di lain pihak, Plh Bupati Kulonprogo, Triyono mengatakan bahwa penanganan stunting mengacu pada data setiap nama dan alamat atau by name-by address oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo. Berbeda dengan data survei BPS dan BKKBN tahun 2022, data milik Dinkes Kulonprogo menunjukkan hasil sebaliknya yaitu berada di angka 9,8%. Data itu dihimpun melalui kader-kader yang berada di lapangan.

BACA JUGA: Korban Malioboro City Datangi Polda DIY, Satgas Mafia Tanah: Kami Akan Membantu

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kulonprogo, Sri Suharti mengatakan menegaskan anggota IBI Kulonprogo terus berkomitmen dalam membantu menurunkan angka stunting di Bumi Binangun.

“Salah satu peran kami adalah mencarikan donatur untuk memberikan bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil,” kata Sri dihubungi, Jumat (21/7/2023).

Sri menambahkan pihaknya juga mengutus anggota IBI setempat untuk ikut dalam TPK. Tambahnya, bidan juga memberikan konseling atau intervensi kepada pasangan yang mau menikah.

“Pertama kali program penanganan stunting digencarkan oleh Pusat itu juga yang diundang pertama kali IBI,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.