Kota Jogja Berencana Menaikkan Retribusi Sampah, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja sedang mengkaji harga retribusi layanan sampah yang selama ini Rp2 ribu per keluarga selama sebulan. Nilai retribusi itu akan dinaikan seperti amanat Undang-undang Pengelolaan Sampah No.18/2008 di mana setiap empat tahun ada evaluasi nilai retribusi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja selama ini yang menarik retribusi sampah itu menyebut kenaikan akan dilakukan mengingat biaya pengolahan sampah juga terus meningkat. “Kenaikannya tidak akan sampai menyentuh Rp10 ribu per bulan untuk tiap keluarga,” kata Kepala Bidang Pengolahan Sampah DLH Jogja Ahmad Haryoko, Kamis (27/7/2023).

BACA JUGA : Imbas TPA Piyungan Ditutup, 2 Truk Sampah dari Luar Gunungkidul Coba Merangsek ke TPAS Wukirsari

Haryoko menjelaskan evaluasi retribusi dan rencana kenaikan harga tersebut tak hanya disebabkan oleh tutupnya TPA Piyungan. “Tidak hanya karena itu, memang seyogyanya dilakukan evaluasi rutin,” ujarnya.

Pendapatan Pemkot Jogja dari retribusi sampah, jelas Haryoko, dalam setahun rata-rata terkumpul Rp3 miliar. “Pendapatan dari retribusi sampah ini masih jauh dari biaya yang kami keluarkan untuk pengolahannya,” katanya.

Dalam satu tahun Pemkot Jogja menghabiskan total biaya sekitar Rp16 miliar untuk pengolahan sampah. “Masih banyak yang ditanggung pemerintah daripada penarikan retribusi sampah,” ucapnya.

Salah satu biaya pengolahan sampah yang rutin dikeluarkan DLH Jogja, lanjut Haryoko, adalah biaya pembuangan sampah ke TPA Piyungan sebesar Rp2,2 miliar. “Pengeluaran kami ke TPA Piyungan sekitar rata-rata tiap tahun Rp2,2 miliar, itu hanya pembuangannya saja, belum termasuk anggaran armada angkut sampah yang tiap hari beroperasi,” paparnya.

BACA JUGA : Lokasi Sampah Sementara TPA Piyungan di Sleman Ditolak Warga, Ini Respons Sultan

Prakiraan Haryoko menyebut retribusi sampah kedepan sebesar Rp4 ribu perbulan untuk tiap keluarga. “Kami harap masyarakat mengerti, meskipun naik kami kira tidak terlalu signifikan karena ada anggaran pemerintah juga untuk penalangan lainnya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.