Waspada Puncak Kemarau! Gunungkidul Segera Tetapkan Status Darurat Kekeringan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Puncak musim kemarau di wilayah Gunungkidul terjadi pada Agustus hingga September 2023. Guna mengantisipasi meluasnya dampak krisis air bersih, pemkab sedang mengkaji penetapan status darurat kekeringan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, hingga sekarang kekeringan di Gunungkidul masih berstatus normal. Namun sesuai dengan prakiraan dari BMKG, puncak musim kemarau terjadi mulai Agustus hingga September.

Diprediksi jumlah wilayah terdampak kekeringan atau warga yang kesulitan air bersih semakin meluas. Guna mengantisipasi hal ini, BPBD mulai menyiapkan skema antisipasi, salah satunya dengan meningkatkan status darurat kekeringan.

BACA JUGA : Daerah Perbukitan di Bantul Rawan Kekeringan, Ini Daftar Pemetaannya

“Penetapan status darurat masih dalam proses,” kata Sumadi, Rabu (2/8/2023).

Guna mengantisipasi kekeringan di tahun ini sudah menyiapkan 1.000 tangki air bersih yang siap disalurkan ke warga membutuhkan. Namun dengan prediksi wilayah terdampak kekeringan semakin meluas di puncak kemarau, maka dibutuhkan antisipasi agar kebutuhan droping air dapat tercukupi.

“Dengan ditetapkannya status darurat, maka bisa mengakses alokasi dana belanja tak terduga. Ini penting, untuk mengantisipasi habisnya anggaran droping di BPBD sehingga penyaluran air bersih ke warga tetap bisa berjalan,” ucapnya.

Meski demikian, Sumadi mengakui hingga sekarang stok untuk droping masih tersedia. Pasalnya, dari 1.000 tangki yang dialokasikan baru tersalurkan sebanyak 50 tangki.

Sebanyak delapan tangki di salurkan ke Kapanewon Gedangsari, Rongkop tangki dan Saptosari mendapat jatah terbanyak dengan 36 tangki. “Penyaluran baru ke tiga kapanewon. Sedangkan untuk yang lainnya belum mengajukan permintaan bantuan,” katanya.

Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono menambahkan, anggaran droping di tahun ini banyak mengalami pemangkasan. Total alokasi yang disediakan hanya Rp230 juta. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan alokasi di 2022 sebesar Rp700 juta,” katanya.

BACA JUGA : Rawan Kekeringan, 11 Kapanewon di Bantul Ini Sudah Sebulan Tak Diguyur Hujan

Meski nominalnya lebih kecil, Purwono akan melaksanakan penyaluran dengan efektif. Mengingat droping hanya bersifat sementara untuk mengatasi krisis air bersih di masyarkat, pemkab sudah menyiapkan kegiatan optimalisasi sumber air sehingga jangkauan layanan air melalui PDAM bisa terus ditambah.

“Untuk droping BPBD juga tidak sendiri karena ada 11 kapanewon yang memiliki dana droping sendiri. Selain itu, ada bantuan dari pihak swasta,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.