Skrining dan Stigma Masih Jadi Kendala Eliminasi TBC

Harianjogja.com, SLEMAN—Meski pengobatan tuberkulosis atau TBC digratiskan, upaya eliminasi TBC masih banyak menemui kendala. Salah satunya adalah skrining awal yang terkendala oleh stigma TBC sebagai aib sehingga orang malas melakukan tes dan pengobatan rutin.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan penyakit TBC memiliki efek domino cukup besar bagi penderitanya. Penanganannya membutuhkan upaya sinergis lintas sektoral. "Pemkab Sleman berkomitmen untuk mempercepat eliminasi TB dengan melaksanakan gerakan SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberculosis) sejak tahun 2022 lalu," katanya, belum lama ini.

BACA JUGA: INA-TIME Jadi Ajang Sharing Riset untuk Cari Solusi Penanganan TBC

Dia berharap, melalui SIKAT TB seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan bergerak bersama dalam percepatan eliminasi TBC pada 2030 mendatang. Program SIKAT TB masuk desa tahun ini dilakukan di dua kalurahan yaitu Tamanmartani Kalasan dan Margoluwih Seyegan.

"Pada tahun 2023 ini kami juga tengah menyusun skenario penanganan komprehensif dalam penanggulangan TBC melalui Rencana Aksi Daerah dan pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC Kabupaten Sleman," katanya.

Dalam Rencana Aksi Daerah ini dirumuskan enam strategi eliminasi TB yang melibatkan lintas sektor. Tujuan dari pelibatan multi sektor adalah untuk memberikan jangkauan yang lebih luas dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memperoleh standar pelayanan minimal pemeriksaan kesehatan terduga Tuberculosis sebagai hak setiap warga negara.

Seperti diketahui bahwa penanganan TB membutuhkan waktu karantina sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilanjutkan pengobatan rutin hingga 6 bulan. Dalam masa penanganan ini dibutuhkan support sistem bagi penderita TB, yaitu bantuan sosial selama kurun waktu 2 bulan dari Dinas Sosial, pendampingan dari Dinas P3AP2KB bagi penderita TB dan keluarga untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi dari masyarakat, serta upaya tindak lanjut pencegahan penularan melalui rehabilitasi rumah tinggal yang sehat dan layak huni oleh Dinas PUPKP.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan penanganan dan eliminasi TB serta berperan menjadi agen penanggulangan TB. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan gratis melalui Posyandu Integratif, khususnya layanan Posyandu bagi usia produktif untuk memeriksakan diri dari resiko penyakit menular dan skrining TB," kata Kustini.

Saat ini Sleman memiliki 1.535 posyandu di 17 Kapanewon yang siap memberi pelayanan kepada masyarakat. Jumlah ini diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan termasuk melakukan skrining masalah kesehatan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.