Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Ilustrasi toko modern./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak tiga toko modern berjejaring di Bantul telah mendapat teguran ketiga dari Pemkab Bantul karena melanggar aturan jarak. Namun, ketiganya hingga kini masih beroperasi. Ketiganya hanya mengganti atribut dan nama mereka.
Plt Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayubroto menjelaskan ketiga toko modern berjejaring yang telah mendapatkan tiga kali teguran berlokasi di Sewon, Pleret dan Sedayu.
Ketiganya melanggar aturan jarak dengan pasar rakyat yakni kurang dari 3 kilometer, sesuai Perda No. 21/2023 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
Satpol PP sudah mendatangi ketiga toko tersebut, tetapi tidak ada penutupan. “Ketiiga toko itu sudah melepas semua atribut dan tidak berjejaring. Logonya sudah diturunkan. Masih beroperasi, tetapi tidak berjejaring,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023).
Adapun terkait dengan sanksi pencabutan izin, akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Online Single Submission (OSS). “Sebelum itu dilakukan, kami minta untuk menghilangkan sistem jejaringnya. Pencabutan izin juga menunggu hasil pembahasan perda terbaru. Kan mau ada pembaruan perda. Seperti apa nanti yang diputuskan, kami menyesuaikan,” ujar dia.
BACA JUGA: 19 Toko Modern Berjejaring Langgar Aturan Jarak, 3 Sudah Terima Surat Teguran Kedua
Sementara Satpol PP Bantul belum menghentikan operasional tiga toko tersebut. Namun pihaknya juga akan tetap terus memonitor operasional ketiga toko tersebut. “Nanti kami pantau terus. Sementara ini belum ada penutupan,” katanya.
Pemkab Bantul mencatat total ada 19 toko modern berjejaring yang melanggar aturan jarak. Di luar tiga toko modern yang telah mencopot atributnya tersebut, ia mengatakan yang lain masih dalam proses pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul. “Yang sampai Satpol PP baru tiga itu,” katanya.
Kepala DKUKMPP, Agus Sulistiyana, membenarkan ketiga toko sudah menindaklanjuti Surat Peringatan ke tiga, dengan tidak menampakkan brand jejaring. “Seragam sudah tidak menggunakan seragam toko swalayan berjejaring, serta struk sudah diganti,” paparnya.
Dengan sudah tidak digunakannya sejumlah atribut tersebut, menurutnya toko sudah tidak identik lagi dengan toko jejaring. “Kemudian tentu Satpol PP Bantul akan selalu memantau perkembangan ketiganya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul, Annihayah, mengatakan terkait pencabutan izin ketiga toko tersebut, sudah diusulkan di sistem OSS. “Tapi belum ada respons dari sistem. Yang approve dari Pusat,” katanya.
Dengan sudah dilepaskannya atribut toko modern berjejaring itu, maka ketiganya menjadi toko swalayan tidak berjejaring. Dalam Perda No. 21/2023, ketentuan jaraknya menjadi lebih dekat dengan pasar rakyat, yakni minimal 500 meter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Panduan membaca hasil TKA Kemendikdasmen agar peserta didik memahami makna skor dan kategori penilaian akademik.
Dinas Kebudayaan (Disbud) Bantul kembali menggelar kegiatan Internalisasi Kesejarahan melalui Pembinaan Komunitas.
Harga LPG non-subsidi di Kulonprogo naik sekitar Rp10 ribu per tabung, penjualan mulai menurun di sejumlah pangkalan.
Leo/Daniel naik peringkat BWF usai juara Thailand Open 2026, diikuti perubahan ranking atlet bulu tangkis Indonesia lainnya.