Perpusda Baru Sleman Masih Menunggu Lampu Hijau Anggaran
Pemkab Sleman masih mengupayakan pembangunan gedung baru Perpusda masuk APBD 2027. Proyek sekitar Rp30 miliar itu menunggu kepastian anggaran.
Ilustrasi tambang emas/JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo bersama Pemerintah Kalurahan Kalirejo dan Hargorejo, Kapanewon Kokap menggelar kampanye penghapusan merkuri pada praktik pertambangan emas skala kecil (PESK), Jumat (17/11/2023).
Kampanye tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati (Perbup) Kulonprogo No. 59/2022 tentang Perubahan atas Perbup Kulonprogo No. 18/2021 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri.
Kepala Bidang Penaatan dan Pengendalian Lingkungan DLH Kulonprogo, Toni mengatakan kampanye tersebut dilakukan dengan pemasangan banner di 20 titik di dua kalurahan tersebut. Pasalnya, Kalurahan Kalirejo dan Hargorejo merupakan daerah yang memiliki wilayah pertambangan rakyat (WPR).
“Penghapusan merkuri tidak bisa hanya diatasi Dinas Lingkungan Hidup tapi perlu kolaborasi. Hari ini kami mulai sosialisasi dengan tindak lanjut pemasangan banner dan poster mengenai pelarangan penggunaan merkuri di lebih 20 titik baik di Kalirejo maupun Hargorejo,” kata Toni ditemui di kantornya, Jumat (17/11/2023).
BACA JUGA: Merkuri Tambang Emas Kokap Membahayakan, DLH Kulonprogo Siap Fasilitasi Pengolahan Limbah
Sementara Lurah Kalirejo, Lana, mengatakan penambang di wilayahnya sering mendapat pelatihan mengenai pengolahan emas menggunakan sianide atau sianidasi. Pelatihan berasal dari Pemkal setempat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan UGM. “Pekan lalu baru saja selesai pelatihan mengenai bagaimana menangkap biji emas dengan kandungan yang ada dengan menyinkronkan dengan sianida,” katanya.
Jelasnya, saat ini para penambang dalam proses peralihan dari merkuri ke sianida. Dari lima koperasi baru ada dua yang telah menggunakan sianida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman masih mengupayakan pembangunan gedung baru Perpusda masuk APBD 2027. Proyek sekitar Rp30 miliar itu menunggu kepastian anggaran.
Pemkab Magelang mengingatkan kepala desa agar transparan mengelola dana desa dan peduli terhadap kenakalan remaja menjelang Pilkades Serentak 2026.
Konsumsi Pertalite meningkat pada Juli 2026. Pemerintah disarankan menyiapkan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,5 hingga 2 juta kL.
Layanan jemput bola e-KTP di Kulonprogo mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan administrasi dan program pemerintah.
Penataan bantaran sungai di Kota Jogja ditargetkan tuntas bertahap hingga 2029. Progres sejumlah lokasi kini telah mencapai 50%.
Dua pabrik garmen di Jawa Tengah berpotensi melakukan PHK terhadap 1.470 pekerja. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi.