Ini Strategi Pemkot Jogja di Tengah Penerapan Efisiensi Anggaran
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
Kemiskinan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, UMBULHARJO—Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Maryustion Tonang menyebut tak ada lagi fakir miskin di Kota Jogja.
Data ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dia menyebut, data DTKS itu akan diverval kembali. Setidaknya ada 7 parameter lokal yang digunakan.
Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.
"Di antaranya, pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya," kata Maryustion, Jumat (15/12/2023).
BACA JUGA: Covid-19 Kembali Merebak, Presiden: Pemerintah Belum Memutuskan Wajib Masker
Setelah dilakukan verval, nantinya akan muncul nilai. Nilai itu nantinta akan terbagi menjadi tiga kategori. Jika nilai verval menunjukkan angka 76-100, maka akan masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 1 atau fakir miskin.
Jika nilai menunjukkan angka 51-75 masuk dalam KPM 2 atau miskin, dan nilai 31-50 masuk dalam KMS 3 atau rentan miskin. Sejauh ini, tak ada warga Kota Jogja yang memiliki nilai verval DTKS 76-100. Itu tandanya tak ada fakir miskin di Kota Jogja. Sementara, untuk warga miskin atau kategori KMS 2 tecatat ada 2.465 KK atau 6.283 jiwa.
"Sedangkan, KMS 3 atau warga rentan miskin ada 17.451 KK atau 49.121 jiwa," katanya.
Data ini selanjutnya akan menjadi dasar Dinsosnakertrans Kota Jogja untuk melakukan intervensi. Diwujudkan dalam berbagai wujud bantuan sosial. Misalnya, santunan kematian, asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum), dan berbagai program lainnya. Ini dicover menggunakan APBD Kota Jogja. Sementara, ada juga bantuan sosial yang menggunakan APBN. Di antaranya, program PKH dan bantuan sembako.
"Itu bersumber dari DTKS, dimanfaatkan Kemensos menggunakan APBN. Sehingga di masing-masing daerah sudah teralokasikan KPM yang mendapatkan bantuan sosial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.