Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Foto Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pengentasan kemiskinan di Kulonprogo dilanjutkan lagi pada tahun ini dengan berbagai program konkret. Penurunan kemiskinan di Kulonprogo mencapai angka yang signifikan, yakni dari 16,39% pada 2022 jadi 15,64% pada 2023 di mana terjadi 0,7%. Penurunan itu tergolong tinggi di DIY.
Penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo signifikan selama beberapa tahun terakhir, dimana selama 10 tahun kebelakang mencapai 7,68%. Program penurunan kemiskinan itu kembali diintensifkan pada 2024 ini dengan setidaknya 14 program konkret.
Sasaran utama program ini adalah penghapusan kemiskinan ekstrem yang saat ini mencapai sekitar 2% di Bumi Binangun. "Karena secara nasional tahun ini ditargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem," kata Penjabat Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Minggu (31/3/2024).
Ni Made menjelaskan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Kulonprogo terukur dengan baik melalui sistem yang sudah disiapkan. "Sistemnya by name by address jadi bisa dipantau secara langsung, dapat dievaluasi langsung terkait apa saja program yang sudah menyasar warga yang masuk dalam kemiskinan ini, sehingga intervensi pengentasan kemiskinan dapat maksimal dilakukan," ujar dia.
Adapun, program konkret pengentasan kemiskinan di Kulonprogo itu, jelas Ni Made, lintas sektor. Di antaranya adalah Orang Tua Asuh Tenaga Kerja Rentan, Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, Gerakan Menanam di Pekarangan, hingga Ayo Membangun dan Berkarya dengan Semangat Gotong Royong (Ombak Segoro).
"Program-program ini lintas sektor dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial dan lainnya, secara praktik juga kami melibatkan berbagai OPD untuk mengerjakannya bersama-sama," jelasnya.
BACA JUGA: Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya
Selain itu, dalam 14 program konkret itu juga ada Program Cetak Sawah Baru, Lumbung Mataram, Kredit Mikro UMKM, Bantuan Pangan Nontunai, Jaminan Ketenagakerjaan Penderes Kelapa dan Nelayan, Beasiswa Siswa Miskin SD dan SMP, Jambanisasi, Padat Karya, BLT Dana Desa, dan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni.
"Ini kami kerjakan berdasarkan data yang ada dalam sistem pengentasan kemiskinan tadi yang sudah by name by address, sehingga bisa diukur bersama nanti," terangnya.
Program yang terukur itu, menurut Ni Made, contoh nyatanya pada 2023 lalu tercatat ada 2.475 warga yang mentas dari kemiskinan. "Jika terukur begitu maka mudah menjalankan programnya, mana yang efektif mana yang tidak bisa dievaluasi dengan mudah dan terutama bisa ditingkatkan agar lebih tepat sasaran," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Trump minta China dan Taiwan menahan diri di tengah ketegangan. AS belum pastikan kirim senjata ke Taipei dan soroti chip Taiwan.
Okupansi hotel Jogja naik hingga 70% saat long weekend. PHRI DIY ungkap tren booking mendadak dan imbau wisatawan waspada penipuan.
Serabi 2026 bantu lebih dari 1.800 UMKM perempuan memahami bisnis digital, strategi harga, dan pengembangan usaha berbasis data.
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Perdagangan hewan kurban Bantul naik jelang Iduladha 2026, omzet pedagang diprediksi tumbuh hingga 40 persen.