Dukung Program Desentralisasi Sampah, Ini Harapan DPRD Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Kota Jogja meminta komitmen Pemkot Jogja untuk mendukung program desentralisasi sampah. Hal ini merespons rencana Pemda DIY yang dalam waktu dekat segera menutup TPA Piyungan dan menerapkan program desentralisasi sampah penuh. 

Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Kota Jogja Krisma Eka Putra mengatakan, rencana Pemda DIY yang mencanangkan program desentralisasi sampah harus ditindaklanjuti serius oleh instansi terkait dan juga kepala daerah masing-masing tempat terutama Kota Jogja. Jangan sampai program ini macet dan malah membuat penanggulangan sampah semakin amburadul.

BACA JUGA: Kuota Sampah Tersisa 1.140 Ton Hingga 30 April, Mei TPA Piyungan Ditutup Permanen

"Misi Pemda DIY jelas lewat pencanangan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota. Sudah seharusnya ditindaklanjuti serius dengan sinergitas antar wilayah dalam menyelesaikan persoalan yang ada," kata politisi Gerindra itu, Senin (22/4/2024). 

Krisma menyampaikan, jangan sampai program yang bertujuan baik itu digagalkan oleh ego sektoral masing-masing pejabat di tingkat kabupaten kota. Harusnya kabupaten kota sebagai perpanjangan tangan dari Pemda DIY di tingkat terbawah bisa melaksanakan instruksi dengan komitmen yang optimal, sehingga program berjalan dengan baik ke depannya. 

"Akhir-akhir ini saya menerima informasi, ego sektoral berkaitan dengan pengelolaan sampah ini sangat tinggi. Semoga persoalan sampah ini dijadikan prioritas penanggulangan karena ini adalah persoalan yang harus cepat ditanggulangi," ujarnya. 

Menurut Krisma, seharusnya kepala daerah dan juga ASN yang ditunjuk sebagai pelayanan masyarakat bisa bekerja dengan optimal mengatasi berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing. Apalagi isu soal sampah di Jogja ini bukan merupakan hal yang baru. Bahkan sudah cukup lama berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret. 

"Kerja sama antar pemerintah kabupaten kota bahkan dengan swasta dalam menuntaskan persoalan sampah sangat diperlukan," katanya. 

Krisma yang juga pimpinan Komisi B DPRD Kota Jogja ini berharap kerja cepat dan kerja cerdas bisa dilakukan Pemkot Jogja menuju desentralisasi sampah Mei mendatang. Jangan sampai nantinya malah muncul lonjakan sampah di depo dan TPS maupun di sejumlah titik akibat penutupan TPA Piyungan. 

"Masyarakat butuh penyelesaian konkret dan saya akan mengawal realisasi program desentralisasi ini di Kota Jogja agar tidak terjadi fenomena darurat sampah. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk menuntaskan persoalan ini," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.