Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Suasana pengerjaan program bedah rumah kategori RTLH dari APBD di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap. Dok DPUPKP Kulonprogo
Harianjogja.com, KULONPROGO—Program bantuan bedah rumah tak layak huni (RTLH) di Kulonprogo pada 2024 ini lebih kecil jumlah penerimanya dibanding tahun lalu. Total kini ada 191 rumah yang mendapat bantuan program RTLH ini.
Sebelumnya pada 2023 terdapat 300 penerima bedah rumah yang mendapat bantuan RTLH ini. Penurunan jumlah penerima lantaran alokasi anggaran menurun. Sumber pendanaan program ini dari APBD Kulonprogo 2024.
Masing-masing penerima mendapat Rp20 juta untuk memperbaiki rumahnya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo yang menjalankan program RTLH ini dari verifikasi calon penerima, pengiriman dana, pengawasan pengerjaan, hingga pelaporan akhirnya.
Kepala Seksi Perumahan DPUPKP Kulonprogo Muhammad Nur pada Selasa (21/5/2024) menjelaskan kini penerima bantuan bedah rumah ini tengah masuk tahap pengadaan material. Dana yang disalurkan sendiri dibagi dalam tiga tahap yaitu pengadaan material sebesar Rp9 juta, pengerjaan sebanyak Rp8,5 juta, dan pembayaran tukang sebesar Rp2,5 juta.
Nur menyebut sebaran penerima manfaat RTLH ini tersebar di 40 kalurahan di Bumi Binangun. Ia menerangkan sebelumnya pihaknya menerima usulan penerima bantuan dari tiap kalurahan yang mengusulkan. Lalu dilakukan verifikasi dan diputuskan 191 keluarga yang menerima bantuan bedah rumah itu.
Standar menentukan penerima bantuan, jelas Nur, dilakukan pengecekan kondisi rumah calon penerima. "Apakah pondasi dan strukturnya rapuh, kondisi kesehatan rumah itu seperti apa, lalu ekonomi penerimanya seperti sesuai tidak dimana mesti dalam kategori tidak mampu," jelasnnya, Selasa siang.
Nur memastikan seluruh penerima bantuan bedah rumah ini tepat sasaran. Standar pengerjaan bedah rumah yang ditetapkan DPUPKP Kulonprogo, lanjut Nur, setidaknya harus membangun pondasi yang kuat, terdapat fasilitas kesehatan pendukung seperti ventilasi, dan menjamin kenyamanan penghuni rumahnya.
"Tiga standar itu yang mesti dipatuhi dalam mengerjakan bedah rumah ini. Semuanya juga mengikuti kebutuhan tiap rumah yang beda-beda," papar Nur.
Penurunan jumlah penerima bantuan bedah rumah, papar Nur, tidak diketahui pasti penyebabnya. DPUPKP hanya menindaklanjuti dari alokasi yang ada.
Sementara itu Sekretaris DPUPKP R. Langgeng Raharjo menyebut program bantuan RTLH dari sumber pendanaan lain juga sedang diusulkan ke Pemda DIY. "Sudah diusulkan untuk bisa mendapat Dana Keistimewaan (Danais) dalam proses menunggu hasilnya," katanya.
Langgeng menerangkan selain dari APBD dan Danais, program bedah rumah untuk RTLH di Kulonprogo juga biasanya dilakukan dengan sumber lain. Seperti dana CSR hingga bantuan organisasi sosial lainnya. "Harapan kami warga penerima bantuan dapat mengerjakan rumahnya dengan baik agar kesehatan dan perekonomian dapat meningkat, karena rumah ini faktor penting dalam pengentasan kemiskinan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Bermain game berlebihan dapat memicu gangguan tidur, mata lelah, hingga masalah kesehatan mental. Berikut 13 dampaknya.
Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,6 miliar untuk pemeliharaan jalan desa pada 2026. Sebanyak 86 desa mendapat Rp100 juta.
Kemnaker membuka sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni magang nasional hingga 15 Mei 2026 dengan sertifikat resmi BNSP.
PDAB Tirtatama DIY mengusulkan kenaikan tarif air curah Rp500 per meter kubik untuk menekan subsidi Pemda DIY yang membengkak.
Anthony Ginting menghadapi Shi Yu Qi pada hari kedua Thailand Open 2026. Berikut jadwal lengkap 10 wakil Indonesia di Bangkok.