Kapanewon di Gunungkidul Siapkan Dana Droping Air Hadapi Kemarau
Kapanewon di Gunungkidul menyiapkan anggaran droping air bersih menghadapi musim kemarau panjang 2026 yang diprediksi berlangsung tujuh bulan.
Ilustrasi/JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman memastikan pencairan dana desa berjalan lancar. Ditargetkan di akhir bulan, pemerintah kalurahan di Sleman sudah mulai mencairkan sisa alokasi yang diterima di tahun ini.
Sub Koordinasi Keuangan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Ratnaningsih mengatakan, 86 kalurahan di Sleman sudah mencairkan dana desa termin pertama 2024. Untuk pencairan tidak ada masalah dikarenkan seluruh kalurahan sudah menggunakannya dalam program kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) di tahun ini.
“Sudah cair dan realisasi program kegiatan di masing-masing kalurahan,” kata Ratna, Jumat (7/6/2024).
Dia menjelaskan, total pagu dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp123,08 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan penyaluran di tahun lalu sebesar Rp121,7 miliar.
“Ada indikator dalam penetapa pagu di setiap kalurahan. Tapi, kalau dirata-rata untuk tahun ini masing-masing kalurahan di Sleman memeroleh dana desa di kisaran Rp1,4 miliar,” katanya.
Menurut Ratna tidak ada masalah berkaitan dengan pencairan dana desa. Pasalnya, mulai minggu-minggu ini kalurahan sudah mengurus penyiapan data-data pencairan termin kedua atau yang terakhir.
“Mudah-mudahan semuanya lancar sehingga memasuki minggu ketiga Juni, dana desa sudah dicairkan ke masing-masing kalurahan,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Samsul Bakri menambahkan, untuk penyaluran dana desa di 2024, berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini, penyaluran hanya dua kali.
“Tahun lalu masih ada yang pencairnnya dilaksankaan tiga kali, tapi kalau sekarang semua hanya disalurkan sebanyak dua kali,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui porsi pencairan ada sedikit perbedaan. Untuk kalurahan berstatus desa mandiri prosentase pencairan 60% di termin pertama dan sisanya disalurkan di termin kedua sebesar 40%.
Sedangkan untuk kalurahan yang berstatus desa maju pencairan 40% di termin pertama. Adpaun termin kedua dicairkan sebesar 60%. “Untuk desa mandiri di Sleman ada 62 kalurahan dan status desa maju ada 24 kalurahan,” katanya.
Lurah Tamanmartani, Kalasan, Gandang Hardjanata mengatakan, tahun ini mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp1,4 miliar. Menurut dia, pemanfaatan sudah ada pedoman dari Pemerintah Pusat mulai dari penyaluran BLT Dana Desa, penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan BUMDes hingga program-program prioritas milik kalurahan.
“Untuk BLT kami alokasikan sebesar Rp90 juta untuk 25 penerima manfaat. Masing-masing keluarga tiap bulannya memeroleh Rp300.000,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kapanewon di Gunungkidul menyiapkan anggaran droping air bersih menghadapi musim kemarau panjang 2026 yang diprediksi berlangsung tujuh bulan.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.