BPBD Jogja Siapkan 40 Personel TRC Antisipasi Banjir
BPBD Kota Jogja menyiapkan 40 personel TRC, perahu karet, logistik, dan relawan KTB untuk mengantisipasi banjir musim hujan 2026/2027.
Ilustrasi Rumah Potong Hewan/Harian Jogja-Gigih M Hanafi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul telah mengirim proposal permohonan pembangunan rumah potong hewan (RPH). RPH ini akan dibangun pada 2025.
Kepala DPKH Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan dia telah mengajak Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian ke calon lokasi pembangunan RPH sebulan lalu di Semanu.
“Beliau sudah melihat kondisi lapangan. Waktu itu, beliau meminta kami untuk mengisi aplikasi e-proposal,” kata Wibawanti dihubungi, Selasa (18/6/2024).
Wibawanti menambahkan jawatannya juga sudah mengirim proposal fisik ke Jakarta. DPKH Gunungkidul bersama Pemerintah DIY akan mengawal proses permohonan hingga tahap pembangunan.
DPKH menyerahkan pengalokasian dana tersebut ke Direktur Kesmavet apakah akan turun lewat Pemerintah DIY atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) langsung. Jika turun lewat Pemkab, maka bentuknya berupa dana alokasi khusus (DAK). Jika lewat Provinsi, maka bentuan dana tugas pembantuan.
Pembangunan RPH ditaksir menelan anggaran Rp8 miliar. Saat ini, DPKH fokus pada tercapainya pembangunan RPH. Setelah itu, apabila ada kesempatan, RPH akan diperluas.
BACA JUGA: Tak Ada Jaringan Air Bersih, Warga di Tiga Padukuhan Gunungkidul Mengonsumsi Air Hujan
Sebenarnya, permohonan pembangunan RPH telah diajukan sejak lama. Bahkan, ketika mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Gunungkidul setahun lalu, DPKH telah menyampaikan perihal pembangunan RPH.
“Kami diminta oleh Pak Menteri Pertanian waktu itu untuk membuat proposal. Ternyata beliau kemudian terjerat kasus. Sekarang kami berusaha lagi mengajukan dan proposal sudah sampai di Jakarta,” katanya.
Lebih jauh, Wibawanti menegaskan pemotongan ternak memang harus lewat RPH. Hal ini merupakan amanat Undang-undang (UU) No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Perpi No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Amanat dalam UU itu adalah agar masyarakat mendapat daging yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH). Melalui RPH, daging ASUH dapat dipenuhi, karena ternak seperti sapi akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan. Jika sapi ternyata dalam kondisi sakit, maka RPH tidak akan menyembelihnya.
Menurut Wibawanti, RPH juga kan menjadi salah satu keran pemasok pendapatan asli daerah (PAD). “Tapi kami tidak berbicara untung dan rugi. Kami berbicara bagaimana negara hadir dalam memenuhi daging ASUH. Negara harus melayani,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Kota Jogja menyiapkan 40 personel TRC, perahu karet, logistik, dan relawan KTB untuk mengantisipasi banjir musim hujan 2026/2027.
Joan Mir, Francesco Bagnaia, dan Toprak Razgatlioglu absen di MotoGP Portugal 2026. Kenali tiga pembalap yang menggantikan mereka.
Persib Bandung unggul 2-0 atas Shan United pada babak pertama Shopee Cup 2026/2027 lewat gol Balsa Sekulic dan Mariano Peralta.
BPOM menemukan 39 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 23 produk memakai NIE fiktif dan 16 tidak terdaftar.
Instagram menghadirkan fitur edit Stories selama 15 menit setelah diunggah. Teks, musik, dan stiker bisa diubah tanpa kehilangan interaksi.
Ratusan pengguna Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, memadati Candi Tirto Raharjo, Kasihan, Bantul, dalam gelaran Classy Ride & Chill