Usai Dilantik, Anggota DPRD Bantul Siap Tancap Gas Bersinergi dengan Pemkab

BANTUL—Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul periode 2024-2029 telah dilantik pada Selasa (13/8/2024) lalu.

Wakil rakyat menyatakan siap tancap gas bersinergi dengan Pemkab Bantul dalam membangun Bumi Projotamansari dalam lima tahun ke depan. Tidak menunggu lama, saat ini Dewan tengah menyiapkan pembentukan fraksi-fraksi, tata tertib (tatib) Dewan, dan persiapan penetapan Ketua DPRD definitif.

Kerja-kerja Dewan itu dikoordinatori oleh pimpinan sementara DPRD Bantul, yakni Hanung Raharjo dari PDIP dan Subhan Nawawi dari PKB. Keduanya terpilih menjadi pimpinan sementara berdasarkan perolehan suara partai terbanyak dalam Pileg Februari 2024 lalu. “Saya diamanati partai dan lembaga DPRD menjadi ketua sementara. Tugas saya mengantarkan sampai dengan adanya pimpinan definitif. Salah satu tugas pimpinan sementara tentu mempersiapkan pembentukan fraksi dan tata tertib,” kata Hanung Raharja, Kamis (15/8/2024).

Hanung menargetkan pembentukan fraksi selesai pekan depan atau tepatnya Selasa (20/8/2024), kemudian pembentukan fraksi ditargetkan selesai pada pertengahan September hingga terpilihnya pimpinan definitif pada akhir September.

Setelah itu baru kemudian pembentukan alat kelengkapan dewan. Selama belum terpilih ketua definitif, pihaknya mengaku siap menjalankan ketugasan legislatif. “Kami siap menjalankan tugas yang menyangkut DPRD Bantul dan mengharuskan mewakili DPRD Bantul dalam forum-forum tertentu,” ujarnya.

APBD Perubahan 2024

Lebih lanjut, politikus PDIP ini mengungkapkan sejauh ini DPRD Bantul dan Pemkab Bantul terus bersinergi untuk membangun Bantul. Terbukti pembahasan APBD perubahan tahun 2024 selesai dibahas lebih cepat dari yang seharusnya September-Oktober menjadi Agustus tanpa melanggar aturan. APBD perubahan 2024 dibahas oleh anggota DPRD periode 2019-2024.

Hal itu semata-mata demi efektivitas waktu dan kualitas pembahasan anggaran. Menurutnya jika pembahasan APBD perubahan tahun dibahas oleh anggota Dewan periode yang baru tidak memungkinkan karena waktunya terbatas, harus menunggu pimpinan definitif hingga alat kelengkapan Dewan terbentuk. “Jadi dipercepat, syarat pembahasan perubahan APBD juga sudah terpenuhi,” ucapnya.

Dari hasil pembahasan bersama eksekutif disepakati total pendapatan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp2.551.192.010.796, naik dari APBD murni tahun 2024 Rp2.480.009.393.605. Kemudian belanja APBD murni tahun 2024, sebesar Rp2.613.010.146.435,00 juga naik menjadi Rp2.726.712.560.056,00, dengan angka itu artinya mendapat tambahan Rp113.702.413.621.

Hanung menjelaskan penganggaran pasti disesuaikan dengan perencanaanperencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Karena sampai dengan penganggaran 2024 murni tersebut, masih ada beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan 100% sampai dengan akhir tahun 2024.

“Kemudian ada anggaran yang memang tidak digunakan atau sisa anggaran yang telah digunakan ini selanjutnya digunakan untuk hal-hal yang urgent atau mendesak. Karena untuk men-support pembiayaan yang sangat dibutuhkan, kemudian ketika 2024 itu masih silpa. Perubahan ini sudah bisa menggunakan dasar silpa sesungguhnya, sehingga dengan dasar tersebut, angka bisa detail. Dalam hal ini peruntukannya dan kegiatannya bisa mendekati 100 persen,” ujar Hanung.

Meski demikian, Hanung mengatakan nantinya masih harus dilakukan penghematan ataupun ada kegiatan lelang yang kontraknya tidak sesuai Pagu. “Yang jelas masih ada sisa anggaran yang tidak terserap. Tetapi pada prinsipnya kemarin tidak ada tambahan anggaran, kebanyakan memakai perhitungan silpa sehingga bisa meng-cover kegiatan-kegiatan produktif dan skala prioritas. Artinya yang harus dilaksanakan kegiatan wajib yang sebelumnya masih belum terdanai ataupun anggaran wajib yang baru dicantumkan kurang dari 12 bulan harus dicukupi,” jelasnya.

Program Prioritas

Hanung juga menyinggung kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dia menyatakan DPRD Bantul bersama Pemkab Bantul telah menyepakati lima skala prioritas pembangunan daerah yang memang harus tersampaikan dan dilaksanakan. Program pembangunan itu, kata dia, harus dijalankan karena menjadi kesepakatan dan memang harus diutamakan sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kelima skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul yakni, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kedua pemetaan kualitas infrastruktur, tiga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, dan lima pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana serta pemantapan layanan publik berbasis teknologi informatika.

Kelima hal tersebut, kata Hanung, sebenarnya sudah sangat sesuai dengan ide dan gagasan dari DPRD Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu, Kabupaten Bantul yang terdiri 17 kapanewon, 75 kalurahan serta 933 dusun mesti jadi sasaran utama pembangunan. Karena sejak awal Pembangunan Kabupaten Bantul dimulai dari pedesaan sebagai pusat pertumbuhan. Baik dari aspek peningkatan sumber daya manusia hingga peningkatan infrastruktur.

Namun, tidak dimungkiri peningkatan kualitas infrastruktur akan berbanding lurus dengan meningkatnya perekonomian dan juga membaiknya derajat kesejahteraan dan makin berkurangnya angka kemiskinan di masyarakat. “Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan secara merata di semua wilayah di Kabupaten Bantul. Dengan pembangunan merata dengan mengacu skala prioritas menjadi langkah awal membangun rakyat Bantul di semua aspek dalam upaya mewujudkan masyarakat Bantul sejahtera,” ujar Hanung. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.