Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
AMPPY memberi keterangan dalam konferensi pers di LBH Yogyakarta, Kamis (10/10/2024)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA—Kasus penahanan ijazah di sekolah masih terus terjadi hingga hari ini. Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) mencatat terdapat 200 lebih ijazah tertahan di sekolah tingkat SMA-SMK di DIY baik negeri maupun swasta.
Koordinator AMPPY, Yuliani Putri Sunardi, menjelaskan berdasarkan pengaduan dari siswa dan orang tua siswa, AMPPY mendapati 200 lebih ijazah ditahan pada tingkat SMA-SMK, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi DIY.
BACA JUGA: Viral Video Penahanan Ijazah SMKN 1 Pajangan, Siswa yang Bersangkutan Akui Salah Paham
“Akibatnya, banyak siswa yang ijazahnya ditahan oleh sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau tidak dapat melamar pekerjaan,” ujarnya dalam konferensi pers di LBH Yogyakarta, Kamis (10/10/2024).
Alasan utama penahanan ijazah oleh sekolah adalah karena para siswa tidak mampu membayar biaya pungutan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah. “Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Pemerintah Provinsi DIY tidak pernah melakukan evaluasi dan berupaya memperbaiki tata kelola pendidikan di DIY,” katanya.
Salah satu orang tua siswa yang ijazahnya ditahan, S, menuturkan jika ijazah anaknya sudah ditahan selama dua tahun oleh sekolah, di salah satu SMK swasta di Sleman. Ijazah anaknya ditahan lantaran dirinya masih memiliki tunggakan pembayaran sekolah sebesar Rp1 juta.
S menceritakan dirinya tidak mampu melunasi tunggakan tersebut karena tidak memiliki cukup uang. Ia hanya seorang ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja sebagai buruh lepas. “Saya ekonominya sekarang tidak mencukupi,” paparnya.
Di samping itu, S juga diminta mengumpulkan akta ke sekolah sebagai jaminan. Masih ditahannya ijazah di sekolah ini membuat anaknya tidak bisa mendapat pekerjaan sampai saat ini. “Mau melamar kemana-mana tidak bisa,” ujarnya.
Anggota AMPPY, dari 200-an kasus ini, paling banyak dari sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpoda) DIY agar bisa menginstruksikan sekolah negeri yang masih menahan ijazah untuk segera melepaskannya.
“Itu pun sampai saat ini masih ada juga aduan di sekolah negeri tentang ijazah yang masih ditahan. Bahkan kemaren ada anak yang datang ke sekolah cuma difoto aja, setelah itu pulang. Padahal kemaren Kepala Dinas sudah mengumpulkan semua kepala sekolah negeri untuk memberikan ijazah,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Jamsostek Award 2026 DIY memberikan penghargaan kepada pemda, kalurahan, serta perusahaan. Simak daftar lengkap para penerimanya.
Lembah Oya Kedungjati di Selopamioro, Bantul, membuka peluang kerja dan pendapatan bagi pemuda sekaligus menggerakkan ekonomi desa.