Ini Strategi Pemkot Jogja di Tengah Penerapan Efisiensi Anggaran
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
Ketua DPRD Kota Jogja FX Wisnu Sabdono Putro (tengah), Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat dan Triyono Hari Kuncoro saat dilantik sebagai pimpinan definitif DPRD Kota Jogja, Senin (28/10/2024) - istimewa
Harianjogja.com, JOGJA - Pimpinan definitif DPRD Kota Jogja masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik, Senin (28/10/2024). Sidang paripurna dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kota Jogja turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jogja Tuty Budhi Utami dan Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto.
Setidaknya ada tiga pimpinan DPRD Kota Jogja yang dilantik. Diantaranya adalah Ketua DPRD Kota Jogja yang dijabat oleh FX Wisnu Sabdono Putro serta Wakil Ketua DPRD Kota Jogja yang dijabat oleh Sinarbiyat Nujanat dan Triyono Hari Kuncoro.
Ketua DPRD Kota Jogja FX Wisnu Sabdono Putro menuturkan usai pelantikan selesai, pihaknya akan segera melakukan pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan. Ini mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun, artinya waktu akan semakin terbatas. Wisnu menyebut dia akan menjalin komunikasi dengan semua fraksi.
"Yang dikhawatirkan yakni tarik ulur yang membuat dinamika (pembentukan AKD) lama (diharapkan) tidak terjadi," ujar Wisnu, Senin (28/10/2024).
Wisnu menegaskan proses pembentukan alkap dewan ini terpisah dan tak terkait dengan agenda Pilkada. Dia mendorong masing-masing fraksi untuk bisa segera membentuk alkap dewan sehingga nantinya pekerjaan dewan selanjutnya bisa segera diselesaikan dengan efektif.
BACA JUGA: Pimpinan Definitif DPRD Jogja Resmi Dilantik, Dipimpin Wisnu Sabdono Putro
"Dinamika Pilkada juga jangan sampai menghambat kinerja kami," tuturnya.
Senada dengan Wisnu, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat menyebut alkap dewan akan segera dibentuk. Sebab, ada beberapa hal mendesak yang harus segera diselesaikan DPRD Kota Jogja. Salah satunya terkait dengan pembahasan APBD.
Dia mengatakan pembahasan APBD 2025 sudah sangat mepet. Di sisi lain, ada juga pembentukan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang juga menjadi prioritas bagi DPRD Kota Jogja lantaran ini harus tercantum dalam APBD 2025.
"Sebelum pembahasan APBD 2025 selesai tentu harapan kami Propemperda juga sudah dapat terselesaikan," kata Sinar.
Sinar menargetkan nantinya alkap dewan bisa selesai terbentuk sepekan usai pelantikan. Beberapa diantaranya meliputi badan anggaran, badan musyawarah, badan pembuat peraturan daerah, badan kehormatan, komisi A, komisi B, komisi C, hingga komisi D.
"Kalau bisa minggu ini bisa terselesaikan. Dinamika Pilkada saya kira tidak perlu dibawa ke ranah penataan AKD karena di ranah yang berbeda," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berbagai strategi ditempuh Pemkot Jogja untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat
Lima WNI dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dilaporkan ditahan Israel di perairan Siprus.
Jemaah haji asal Solo menjalani amputasi jempol kaki di Makkah akibat komplikasi diabetes saat ibadah haji 2026.
Harga minyak mentah Indonesia April 2026 melonjak menjadi 117,31 dolar AS per barel akibat konflik Timur Tengah dan Selat Hormuz.
Dewan Pers mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan tiga jurnalis yang ditahan Israel.
Sri Wagiyati, pedagang asongan stadion di Jogja, menemukan keluarga baru lewat kedekatannya dengan suporter BCS, Brajamusti, dan Slemania.