Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Aliansi Perempuan Sleman melayangkan aduan ke Bawaslu Sleman berkaitan dengan adanya pemasangan baliho kampanye yang memuat konten diskriminasi gender, Kamis (31/10/2024)./Istimewa
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Sleman mengadu ke Bawaslu Sleman terkait dengan adanya baliho kampanye dari salah satu kontestan Pilkada Sleman yang dinilai diskriminatif. Mereka meminta agar dilakukan tindakan tegas dengan mencopot baliho tersebut.
Perwakilan dari Aliansi Perempuan Sleman, Tutiana mengatakan pihaknya merasa resah karena adanya praktik kampanye salah satu pasangan calon yang menggunakan kata-kata diskriminatif. Hal inilah yang mendasari kedatangan ke kantor Bawaslu Sleman untuk mengadu terkait dengan masalah tersebut. “Ada calon yang memasang gambar bernada diskriminatif terhadap wanita untuk menjadi pemimpin,” kata Tutiana kepada wartawan, Kamis (31/10/2024) siang.
Menurut dia, pelaksanaan kampanye harus dihindarkan dari masalah rasis maupun dikriminatif gender. Akan tetapi Tutiana mengaku mendapati gambar calon yang terkesan mendiskriminasikan perempuan dengan menganggap yang layak menjadi pemimpin adalah laki-laki. “Kami bawa bukti-bukti berupa foto dan video terkait dengan baliho kampanye calon yang bernada diskriminatif terhadap perempuan. Kami berharap kepada bawaslu bisa bertindak tegas karena kesetaraan gender dilindungi oleh undang-undang,” katanya.
BACA JUGA: Jadwal Debat Pilkada Sleman Berubah Tiga Kali
Anggota Bawaslu Sleman Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Heri Purwito mengatakan sudah menerima laporan terkait dengan dugaan alat peraga kampanye yang menyinggung masalah gender. Laporan ini akan ditindaklanjuti dan akan diproses selama tujuh hari ke depannya. “Nanti hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka,” katanya.
Heri menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pengawasan dan mendata terkait dengan pemasangan baliho yang bernada diskriminiatif. Upaya tindaklanjut sudah dilakukan dengan melakukan kalrifikasi terhadap pemasang.
Adapun hasilnya ada komitmen untuk mencopot baliho tersebut secara mandiri. “Memang seharusnya dicopot karena kampanye bernada rasis atau diskriminatif tidak diperbolehkan. Makanya kalau ada yang masih terpasang dengan nada dikriminatif bisa segera laporkan untuk ditindaklanjuti upaya penurunan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan