40 KDMP Sleman Beroperasi, 46 Koperasi Masih Hadapi Kendala
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Aktivitas kapal nelayan di Pantai Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari/Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul meminta agar Pemkab Gunungkidul memberi subsidi premi asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua HNSI Gunungkidul, Rujimanto mengatakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian menjadi sangat penting lantaran nelayan termasuk kategori pekerjaan rentan. “Dulu seingat saya ada subdisi, tetapi hanya dua tahun. Setelah itu, Pemkab melepas dan meminta agar nelayan membayar mandiri,” kata Rujimanto dihubungi, Jumat (15/11/2024).
Rujimanto menambahkan nelayan yang belum ikut sebagai penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan ada di Pantai Siung dan Wediombo; adapun di Ngrenehan hanya ada sedikit nelayan yang ikut.
Sementara, nelayan di Pantai Baron, Drini, Sadeng, Ngandong, dan Gesing hampir 100% ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Sudah saya sampaikan ke nelayan di Gunungkidul agar ikut BPJS Ketenagakerjaan. Satu bulan hanya bayar Rp16.800,” katanya.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul, Wahid Supriyadi mengaku penyelenggaraan asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing nelayan dengan dikoordinir oleh kelompok di masing-masing titik pendaratan ikan.
Adapun, Pemkab Gunungkidul belum dapat memberi subsidi premi lantaran keterbatasan APBD. “Frekuensi kejadian laka laut meningkat kalau saya perhatikan dengan membandingkan kejadian tahun lalu,” kata Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.