Tamu DPRD Kota Jogja Kini Diajak Belanja Produk di Kampung Wisata
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.
Dokter hewan Puskeswan Sanden memeriksa kondisi sapi positif PMK di Kapanewon Srandakan, Senin (13/6/2022)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, BANTUL–Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Bantul mencatat terjadi pertambahan jumlah ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). DKPP Bantul meminta agar peternak melakukan vaksinasi mandiri.
Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan pihaknya fokus melakukan penanganan PMK di wilayah Bantul karena dalam tiga hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus. “Ada peningkatan [sapi terkena PMK]. [Sapi] yang mati ada 37 ekor dan sakit ada 337 ekor,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
BACA JUGA: Kasus PMK Meluas, DIY Ajukan 100.000 Dosis Vaksin
Dia pun meminta peternak memberikan vaksin PMK terhadap sapi-sapinya untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. “Kami mengimbau vaksin mandiri, tidak hanya dari pusat. Terutama yang perekonomiannya agak [mampu melakukan vaksinasi mandiri],” ujarnya.
Menurut Joko, pemerian vaksin PMK dapat mencegah agar sapi yang sehat tidak terkena PMK. Namun, selama ini Pemkab Bantul hanya menyalurkan alokasi vaksin PMK dari pemerintah pusat.
“Vaksin nanti [Februari 2025]. [Alokasi vaksin PMK] Bantul terbesar dibanding kabupaten lain kita dapat 30.000,” ujarnya.
Jumlah vaksin tersebut pun terbatas, hanya ditujukan bagi 30.000 ekor sapi, padahal ada 70.000 ekor sapi di Bantul. Joko mengaku anggaran terbatas menyebabkan vaksin PMK hanya mampu menyasar kurang dari 50% populasi sapi di Bantul.
Dia pun mengaku ada penurunan harga jual sapi dengan merebaknya penyakit tersebut. “Iya ada [penurunan harga jual sapi]. Karena itu kita ada komunikasi, informasi dan edukasi [KIE] kepada masyarakat [mengenai PMK],” ujarnya.
Menurut Joko, masyarakat dapat mengkonsumsi daging hewan yang terkena PMK. “Jadi masyarakat tidak usah trauma dengan adanya PMK. PMK bukan zoonosis tidak menular [pada manusia], tidak terus dijual. Kita disinfektan, kita obati,” ujarnya. (Stefani Yulindriani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.
Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat DJP dan DJBC, termasuk proses penunjukan serta pelantikan pejabat.
Pemerintah mulai menerapkan Strategic Trade Management atau STM di sektor nuklir sebagai tahap awal sistem pengawasan perdagangan strategis.
Anggaran alkes TB 2027 menjadi sorotan DPR. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut penanganan TB diperkuat lewat dana hibah.
KPK mengungkap dugaan struktur bayangan di ATR/BPN dalam kasus suap HGB Summarecon yang menyeret delapan tersangka.
Koalisi buruh menyoroti draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terkait upah, pekerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan.