Lansia di Jogja Jadi Tantangan Penerapan Identitas Digital
Dukcapil Kota Jogja memperkirakan 30% warga masih kesulitan menggunakan IKD, terutama lansia yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
Dokter hewan Puskeswan Sanden memeriksa kondisi sapi positif PMK di Kapanewon Srandakan, Senin (13/6/2022)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, BANTUL–Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Bantul mencatat terjadi pertambahan jumlah ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). DKPP Bantul meminta agar peternak melakukan vaksinasi mandiri.
Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan pihaknya fokus melakukan penanganan PMK di wilayah Bantul karena dalam tiga hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus. “Ada peningkatan [sapi terkena PMK]. [Sapi] yang mati ada 37 ekor dan sakit ada 337 ekor,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
BACA JUGA: Kasus PMK Meluas, DIY Ajukan 100.000 Dosis Vaksin
Dia pun meminta peternak memberikan vaksin PMK terhadap sapi-sapinya untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. “Kami mengimbau vaksin mandiri, tidak hanya dari pusat. Terutama yang perekonomiannya agak [mampu melakukan vaksinasi mandiri],” ujarnya.
Menurut Joko, pemerian vaksin PMK dapat mencegah agar sapi yang sehat tidak terkena PMK. Namun, selama ini Pemkab Bantul hanya menyalurkan alokasi vaksin PMK dari pemerintah pusat.
“Vaksin nanti [Februari 2025]. [Alokasi vaksin PMK] Bantul terbesar dibanding kabupaten lain kita dapat 30.000,” ujarnya.
Jumlah vaksin tersebut pun terbatas, hanya ditujukan bagi 30.000 ekor sapi, padahal ada 70.000 ekor sapi di Bantul. Joko mengaku anggaran terbatas menyebabkan vaksin PMK hanya mampu menyasar kurang dari 50% populasi sapi di Bantul.
Dia pun mengaku ada penurunan harga jual sapi dengan merebaknya penyakit tersebut. “Iya ada [penurunan harga jual sapi]. Karena itu kita ada komunikasi, informasi dan edukasi [KIE] kepada masyarakat [mengenai PMK],” ujarnya.
Menurut Joko, masyarakat dapat mengkonsumsi daging hewan yang terkena PMK. “Jadi masyarakat tidak usah trauma dengan adanya PMK. PMK bukan zoonosis tidak menular [pada manusia], tidak terus dijual. Kita disinfektan, kita obati,” ujarnya. (Stefani Yulindriani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dukcapil Kota Jogja memperkirakan 30% warga masih kesulitan menggunakan IKD, terutama lansia yang belum terbiasa dengan teknologi digital.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.
Kabupaten Bantul akan memasok 250 ton sampah per hari untuk mendukung operasional PSEL Piyungan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.
Xpeng melakukan recall 33.473 unit X9 di China akibat potensi kebocoran pada suspensi udara depan. Perbaikan gratis akan dimulai pada 28 Agustus 2026.
" kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Sleman mempelajari strategi komunikasi publik yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya,"