Jaring Pengaman Sosial, Dinsos Sleman Bantu Tebus Ijazah Sekolah

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Sleman menyiapkan dana di APBD 2025 untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang nilanya sekitar Rp15 miliar dengan agenda seperti menebus ijazah sekolah masyarakat kurang mampu.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman Ludyanta mengatakan ada tiga bidang JPS, yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial. Untuk JPS Pendidikan, wujudnya dapat berupa bantuan tebus ijazah dan bantuan pendidikan kejar paket A, B, dan C.

Khusus tebus ijazah, semua warga Sleman yang masuk kategori miskin dan rentan miskin bisa mengakses JPS. “Dinsos tidak membatasi kuota pemohon setiap tahunnya,” ungkapnya, Jumat (17/1/2025).

Pada 2024, Dinsos juga mendapat alokasi JPS sekitar Rp15 miliar. Dari bidang pendidikan jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) ada 4.081 pemohon.

Penebusan ijazah tersebut dilakukan dalam lima tahap. Tahap pertama ada 966 pemohon, kedua ada 995 pemohon, ketiga ada 1.047 pemohon, keempat ada 871 pemohon dan kelima ada 202 pemohon. Total realisasi penebusan bidang pendidikan mencapai Rp7,3 miliar.

BACA JUGA: Soal Libur Sekolah di Bulan Ramadan, Menteri Pendidikan: Itu Pembelajaran Bukan Libur

Selain itu, serapan JPS di bidang yang sama untuk jenjang mahasiswa ada 488 pemohon. Tahap pertama ada 164 pemohon, kedua ada 130 pemohon, ketiga ada 95 pemohon, keempat ada 95 pemohon, dan kelima ada empat pemohon. Total realisasi penebusan bidang pendidikan mencapai Rp2,1 miliar.

“Kalau mahasiswa itu biasanya bukan persoalan ijazah tapi lebih ke kebutuhan pembayaran uang semester [uang kuliah tunggal],” ucap Ludyanta. Apabila ada warga Sleman yang ingin memohon bantuan tebus ijazah atau uang semester, pemohon dapat mengisi blanko di Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) masing-masing kalurahan atau lewat Kamituwa.

Kepala Dinas Sosial Sleman,Mustadi menegaskan JPS diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu berkartu tanda penduduk Sleman. Ihwal syarat hingga mekanisme permohonan Dinsos mengacu pada Peraturan Bupati Sleman No.75/ 2023 tentang Jaring Pengaman Sosial.

Pasal 2 huruf C Perbup tersebut menyatakan satu dari beberapa kriteria pemberian JPS yakni bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.