Pemkab Bantul Genjot Pembangunan Infrastruktur Perdesaan untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul bakal menggenjot pembangunan infrastruktur di perdesaan untuk mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat membuka  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kapanewon Jetis, Selasa (4/2/2025).

Halim mengatakan Isu kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

“Ini semua harus kita atasi dengan diantaranya menuntaskan infrastruktur ekonomi kita, maka mulai 2026 nanti kita akan lebih menggenjot infrastruktur perdesaan kita. Ini kita bereskan dulu," kata Halim dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Pemkab Bantul.

Karena itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan untuk mendata daerah-daerah yang mengalami krisis air.

BACA JUGA: Selama Januari 2025, Destinasi Wisata di Bantul Dikunjungi 232.802 Orang

Lebih lanjut Halim mengatakan Musrenbang menjadi wadah bagi masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Musrenbang RKPD yang mengambil tema "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" ."ini penting dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat guna memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,"

Panewu Kapanewon Jetis, Anwar Nur Fahrudin,mengatakan Kapanewon Jetis memiliki sejumlah potensi besar untuk dikembangkan. Seperti pasar hewan dan bengkel andong Pandowo Limo yang ada di Kalurahan Patalan, wireless tourism dan sentra jamu di Kiringan, kawasan warga terpadu di Sumbergagung, batik nitik di Trimulyo serta Sesar Opak Bukit Mengger (SOBM).

Meski demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang harus diselesaikan.

“Ada beberapa permasalahan yang saat ini belum terakomodir, seperti tindak lanjut pengembangan SOBM di Kalurahan Trimulyo, akses serta sarana dan prasarana yang mendukung wireless tourism di Kalurahan Canden, belum tersedianya ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas wifi publik di Kapanewon Jetis, belum optimalnya unit usaha Bumkal, serta penyelesaian pembangunan komplek pendopo Kalurahan Sumberagung,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.