Reformasi Kalurahan dan Pemberdayaan Kawasan Selatan Jadi Fokus DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menegaskan tiga fokus pembangunan dalam RPJMD 2022–2027, yakni reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta inovasi teknologi informasi untuk memperkuat pelayanan publik dan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan penekanan pembangunan DIY terletak pada tiga aspek besar tersebut.

“Reformasi Kalurahan menekankan pada perbaikan layanan dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur kalurahan, serta upaya optimalisasi pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat kalurahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Untuk pemberdayaan kawasan selatan, Pemda melakukan optimalisasi pengelolaan kawasan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Sedangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan,” paparnya.

Menuju 2027, sejumlah strategi disiapkan untuk menuntaskan persoalan yang masih dihadapi DIY. Untuk menurunkan kemiskinan, misalnya, dilakukan dengan pengembangan program wirausaha komunitas untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berjenjang.

“Selain itu, perlu memperkuat keselarasan vokasi melalui integrasi program SMK tangguh dengan kebutuhan industri. Hal ini untuk menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Perlu pula memperkuat literasi digital melalui perluasan akses, peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi, serta pemanfaatan platform digital untuk produktivitas,” katanya.

Terkait peningkatan kualitas SDM, kebijakan diupayakan dengan intensifikasi pendataan, verifikasi, dan validasi anak tidak sekolah, disertai penyediaan berbagai jenis beasiswa. Langkah berikutnya adalah penguatan advokasi dan fasilitas pendidikan khusus, seperti memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk mengakses layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler.

“Pemetaan dan redistribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga pendidik. Selain itu, peningkatan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan, penguatan infrastruktur pendidikan baik fisik maupun digital juga perlu untuk mendukung pembelajaran yang aman, inklusif, dan adaptif,” paparnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menegaskan dalam menuntaskan RPJMD dan mengawali agenda jangka panjang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus memprioritaskan percepatan seluruh indikator RPJMD 2022–2027.

Pemenuhan indikator perlu dilengkapi dengan strategi yang jelas, terutama pada isu kemiskinan, ketimpangan, lingkungan hidup, dan kualitas SDM. “Selanjutnya, tegakkan prinsip ‘perencanaan berbasis data yang akuntabel’,” katanya.

Pemerataan pembangunan antarwilayah juga perlu diperkuat, terutama di kawasan selatan. Hal ini tidak hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Kemudian mengenai akselerasi transformasi ekonomi daerah, Sri Sultan berharap fokus pada sektor unggulan, seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta informasi dan komunikasi sebagai motor pertumbuhan baru.

“Kembangkan inovasi dan digitalisasi sebagai budaya kerja pemerintah. Transformasi digital bukan sekadar proyek, tetapi paradigma baru dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan adaptif. Dan perluas kolaborasi multipihak, sebagai modal sosial dan intelektual DIY,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.