Lima Kalurahan di Sleman Pilih Voting untuk Pilur PAW
Lima kalurahan di Sleman memilih mekanisme voting untuk Pilur PAW. Sebanyak 15 calon mengikuti pemilihan di lima kalurahan.
Anggota Komisi D DPRD Sleman, Wanto sedang berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan pihak SMK Nasional Berbah di Kalurahan Kalitirto, Berbah, Sleman, Rabu (12/2/2025). Harian Jogja/ Andreas Yuda Pramono
Harianjogja.com, SLEMAN—Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Berbah di Kalurahan Kalitirto, Berbah, Sleman mengaku diminta keluar kelas lantaran memiliki sejumlah tunggakan seperti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Namun demikian, kasus yang tengah viral di aplikasi TikTok itu dibantah oleh pihak sekolah.
Orang Tua Siswa, Ari Wantoko menyampaikan anaknya sempat diminta keluar ruang kelas lantaran masih ada tunggakan SPP dan lainnya. "Informasi dari anak saya begitu, [diminta keluar ruang kelas]. Tapi salah tanggapan [miskomunikasi] atau bagaimana persisnya saya tidak tahu; yang jelas setelah itu anak saya keluar kelas dan pulang," kata Wantoko ditemui di SMK Nasional Berbah, Rabu (12/2/2025).
BACA JUGA: Tunggakan Pajak di Gunungkidul Mencapai Rp23,68 Miliar, Terlama Sejak 1995
Wantoko menambahkan jumlah tunggakan tersebut mencapai sekitar Rp14 juta. Pelusanan tunggakan tersebut, kata dia akan dibantu oleh DPRD Sleman melalui akses sumber pendanaan yang ada.
Ihwal mediasi dengan pihak sekolah, Wantoko menerangkan berjalan lancar. Anaknya juga akan mengikuti ujian susulan pada Kamis (12/2/2025).
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Nasional, Edy Muchlasin tidak banyak bicara mengenai kejadian yang menimpa anak Wantoko.
Dia menampik bahwa siswa bersangkutan diusir dari ruang kelas ketika ujian. "Tidak ada, tidak ada [pengusiran]. Statemen dalam video yang viral di Tiktok itu banyak yang tidak pas," kata Edy. Dia juga menegaskan siswa bersangkutan masih bisa ikut ujian.
Anggota Komisi D DPRD Sleman, Wanto mengatakan dia telah melakukan mediasi untuk meminta klarifikasi kepada pihak sekolah ihwal dugaan pengusiran siswa akibat menunggak SPP. Menurut dia, ada persoalan komunikasi yang terjadi antara guru dan siswanya.
“Ada siswa yang kurang membayar tunggakan. Intinya bisa ikut ujian. Tidak ada pelarangan. Ada semacam pembagian ujian, ada yang akan mengikuti ujian susulan,” kata Wanto.
DPRD Sleman berkomitmen akan membantu menyelesaikan tunggakan anak Wantoko. Selain anak tersebut, ada juga ijazah yang belum diambil siswa lantaran ada persoalan pembayaran. “Kami upayakan untuk mengambilnya. Tiga anak yang belum ikut ujian juga akan terselesaikan,” kata Wanto.
BACA JUGA: Tunggakan PBB-P2 di Sleman Tembus Rp146 Miliar
Disinggung ihwal dugaan pengusiran dari ruang kelas, menurut Wanto ada semacam ketakutan yang dirasakan siswa bersangkutan. Rasa takut ini berimbas pada miskomunikasi yang terjadi antara guru dan siswa.
“Dinas Sosial Sleman turun tangan ikut membantu masalah tunggakan ini. Nanti pakai Jaring Pengaman Sosial Pendidikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lima kalurahan di Sleman memilih mekanisme voting untuk Pilur PAW. Sebanyak 15 calon mengikuti pemilihan di lima kalurahan.
PT Virgo Karya Shipping memberikan pendampingan hukum kepada nakhoda Kapal Virgo Transport 8 yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sarmuji resmi menjadi Menperin menggantikan Agus Gumiwang. Kadin meminta empat persoalan industri segera menjadi perhatian.
Koperasi Semesta belum bisa memasok susu untuk MBG karena produksi terserap industri dan UMKM. Populasi sapi akan ditambah 200 ekor.
BPS mencatat inflasi September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan. Program MBG turut mendorong kenaikan harga daging ayam ras.
KDMP Sendangmulyo Sleman belum diserahterimakan, tetapi ditemukan kerusakan pada drainase dan talang dalam evaluasi fisik.