Bayar Rp50.000 Sehari, Ini Alasan Orang Tua Titip Bayi di Bidan Pakem
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Suasana Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Hotel Alana./Istimewa - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN— Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 resmi dibuka. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat yang bisa tematik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya yang membuka langsung forum ini mendorong perangkat daerah Sleman agar menyusun target, program prioritas, beserta indikator kinerjanya yang terukur. Selain itu aspek-aspek tadi kudu ditunjang dengan data yang relevan dan terkait langsung dengan pencapaian visi misi.
Langkah-langkah di atas tak terlepas dari upaya meningkatkan pembangunan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman.
"Kami perlu mengedepankan inovasi, kolaborasi, serta pendekatan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," tegas Harda pada Selasa (4/3/2025) di Hotel Alana.
Setidaknya ada 155 peserta terdiri dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029 ini.
Forum Konsultasi Publik RPJMD merupakan agenda penyusunan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Sleman dalam lima tahun ke depan. Diharapkan, aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat menyempurnakan rancangan awal RPJMD.
Bagi Harda forum ini menjadi kesempatan baik untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut forum ini diungkapkan Harda juga dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dampak nyata untuk masyarakat.
BACA JUGA : Usai Retret Harda Ingin Fokus Kerjakan Tiga PR
"Mudah-mudahan forum ini bisa menghasilkan masukkan bagi Kabupaten Sleman, dalam utamanya bagaimana rencana kami, Kabupaten Sleman ini, nanti bisa tematik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga ketika sudah menyatu dari pusat hingga daerah, nanti betul-betul bisa mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Sleman," tegasnya.
Kepala Bappeda Sleman, Dwi Anta Sudibya menambahkan forum kali ini turut dihadiri Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan akademisi Amirullah Setya Hardi sebagai narasumber diskusi. Dwi berharap seluruh peserta forum dapat memaksimalkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya untuk kemajuan Kabupaten Sleman.
"Kami harap forum ini dapat berjalan dengan baik, seh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.