WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi siswa baru - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Sosial DIY tengah menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bantul. Program pemerintah pusat ini nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak masyarakat miskin.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam proses pengusulan lokasi Sekolah Rakyat.
“Kebutuhannya luas tanah 5 sampai 10 hektare. Kami baru mengusulkan untuk kondisi lokus. Nanti akan ditindaklanjuti oleh pusat untuk survey dan pembangunan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Adapun lokasi yang disiapkan yakni di Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul, dengan tanah seluas 5 hektare milik Pemda DIY.
“Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan pertama akses yang bagus, karena di pinggir jalan. Kemudian lahan itu bersertifikat, milik Pemda DIY,” katanya.
Sekolah Rakyat yang disiapkan Pemda DIY tersebut adalah sekolah tingkat SMA, dengan jumlah rombel enam di setiap angkatannya.
“Kenapa kami usulkan SMA, karena Bupati-Walikota juga mengusulkan, tingkat SD-SMP,” ungkapnya.
Namun jumlah rombel tersebut masih bisa berubah, sesuai hasil peninjauan Kementerian Sosial. Selain gedung sekolah, di Sekolah rakyat juga harus disediakan asrama. Para murid semuanya harus tinggal di asrama tersebut selama sekolah.
Selain menyiapkan lokasi, Dinas Sosial DIY juga menyediakan pengasuh dan pamong kelas. Sementara untuk guru dan kepala sekolah semuanya disiapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Operasional juga semuanya dari pusat,” paparnya.
Dinas Sosial DIY juga akan menyediakan tempat untuk menyeleksi calon siswa Sekolah Rakyat.
“Targetnya untuk anak miskin desil 1 dan desil 2. Jadi harapannya mereka boleh miskin secara ekonomi, tapi bagaimana mental dan karakternya di bangun. Tujuannya memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.
Selain Sekolah Rakyat yang diusulkan Dinas Sosial DIY, di DIY juga akan dibangun Sekolah Rakyat usulan Kementerian Sosial.
“Lokasinya di Sonosewu. Itu nanti akan segera jalan. Karena lokasinya sudah siap, di situ akan di-launching 1 Juli 2025,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mendorong penguatan budaya membaca dan menulis di tengah derasnya arus informasi digital
FIFA selidiki dugaan rasis suporter Argentina ke iShowSpeed di Piala Dunia. Simak kronologi insiden dan kontroversi terbaru tim Tango di sini.
Sekda baru Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, memprioritaskan pelaksanaan program RPJMD, penguatan tata kelola pemerintahan, dan penanganan isu strategis seperti
Jumlah lulusan perguruan tinggi di Sleman terus bertambah, sementara lapangan kerja formal belum mampu mengimbanginya. Disnaker soroti mismatch kompetensi.
DPRD Gunungkidul mulai membahas tiga Raperda inisiatif pada Juli 2026. Total 12 Raperda ditargetkan selesai dibahas dan ditetapkan hingga akhir tahun.