Dapat Lampu Hijau, Bupati Bantul Pastikan Pelebaran Jalan Bantul Tetap Jalan di 2025

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan proyek infrastruktur di wilayahnya, utamanya perbaikan dan pelebaran jalan tetap akan berlangsung tahun, meskipun ada efisiensi anggaran.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas utama, utamanya di ruas Jalan Bantul yang menghubungkan batas kota hingga kawasan Dongkelan.

"Rencana tahun ini dimulai pelebaran jalan dari Palbapang sampai Dongkelan. Nanti akan ada pedestrian dan separator di tengahnya, dihiasi pohon Tabebuya agar wajah Bantul lebih terlihat," kata Halim, Selasa (8/4/2025).

BACA JUGA: Pemkab Minta Rp17 Miliar untuk Pelebaran Jalan Bantul Tak Dipangkas

Menurutnya, proyek tersebut merupakan sinergi antara Pemkab Bantul dan pemerintah pusat. Halim mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan RI, Anggito Abimanyu, yang berlangsung di rumah dinasnya pada 2 April 2024 lalu, dipastikan Bantul memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar dari Kementerian Keuangan.

“Anggaran itu untuk segmen dari batas kota hingga pertigaan Cepit. Sudah aman. Itu buah dari lobi panjang kami ke Kementerian PUPR. Karena sempat terkena efisiensi, tetapi berkat pendekatan yang intensif, program ini dihidupkan kembali,” ungkapnya.

Pelebaran jalan Bantul tersebut akan dilakukan secara bertahap. Setelah ruas batas Kota Bantul–Cepit, proyek pelebaran jalan akan bergeser ke jalur simpang tiga Cepit–simpang empat Kasongan pada 2026, dan berlanjut dari Kasongan hingga Dongkelan pada 2027.

Beberapa segmen, seperti simpang empat Gose ke simpang empat Palbapang, akan didanai penuh melalui APBD murni karena statusnya sebagai jalan kabupaten.

Dalam konsep desainnya, jalan-jalan tersebut akan menyerupai Jalan Jenderal Sudirman, dengan pedestrian yang lapang, separator berisi tanaman hias, serta pencahayaan kota yang estetis. Hal ini sejalan dengan visi Halim untuk menata kawasan perkotaan Bantul menjadi lebih ramah, artistik, dan nyaman.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan, pelaksanaan proyek masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa memastikan kapan akan mulai dikerjakan karena anggarannya berasal dari APBN. Jadi kami menunggu instruksi dan teknis pelaksanaannya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.