Aturan Batas Belanja Pegawai Ditunda, Pemkab Kulonprogo Siapkan Penataan APBD
Batas belanja pegawai 30 persen ditunda. Kulonprogo masih mencatat belanja pegawai sekitar 36 persen dari total APBD.
Ilustrasi sekolah rakyat. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO – Sekolah Rakyat atau SR besutan pemerintah pusat di Kabupaten Kulonprogo belum tersedia layanan fasilitasnya. Namun, untuk di DIY sendiri tahun ajaran baru 2025 nanti sudah akan dibuka SR di Kalasan, Sleman dan Kasihan, Bantul. Gedung milik Kementerian Sosial (Kemensos) digunakan untuk SR tingkat SMA/sederajat di DIY sehingga pendaftarannya sudah dibuka untuk masyarakat tidak mampu.
Kendati di bumi Binangun belum tersedia SR, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo tetap memfasilitasi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya. Kepala Dinsos PPPA Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto mengaku, sudah jemput bola untuk melakukan pendataan. Tujuannya tentu agar anak tidak mampu dapat mengakses SR sehingga memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
“Sudah kami bantu proses pendaftaran dan seleksinya jumlahnya ada puluhan siswa,” katanya, Senin (12/5/2025). Dia tidak mengetahui secara pasti angka pendaftar siswa SR yang dibantu. Namun, yang jelas setiap yang berhak akan diberikan fasilitas agar dapat bersekolah di SR.
Menurutnya, fasilitasi dari Dinsos PPPA hanya sebatas untuk mendaftar dan melakoni proses seleksi. Nantinya diterima atau tidak itu belum diketahui karena itu menjadi kewenangan provinsi dan Kemensos yang melakukan seleksi. “Keterima sesuai kriteria kami belum mengetahui yang jelas dari Dinsos PPPA tetap memfasilitasi untuk tetap daftar di dua SR DIY,” sambungnya.
BACA JUGA: Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinsos PPPA Kulonprogo, Agus Sudarmadi menambahkan, tetap mengirimkan siswa Kulonprogo ke SR DIY. Menurutnya, dalam proses fasilitasi pendaftar SR dari Kulonprogo ini dibantu oleh pendamping program keluarga harapan (PKH). Tentunya pendampingannya hanya diperuntukan yang sesuai kriteria dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) desil satu.
“Harapannya penerima manfaat yang pantas masuk SR dapat terbantu dengan fasilitasi pendaftaran ini,” ungkapnya. Agus menjelaskan, selain terjun langsung ke lapangan, pendaftar SR dari Kulonprogo juga dapat mengisi link pendaftaran untuk dapat diverifikasi. Sedangkan untuk update terbaru pendirian SR di Kulonprogo menurutnya masih dalam proses pencarian lahan. Sampai sekarang lokasi SR di Kulonprogo belum ditentukan meskipun sudah beberapa kali survei ke sejumlah lokasi. Agus mengaku, perlu lintas sektoral OPD dalam menentukan lokasi lahan SR di Kulonprogo sehingga baru dapat diputuskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Batas belanja pegawai 30 persen ditunda. Kulonprogo masih mencatat belanja pegawai sekitar 36 persen dari total APBD.
Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia masuk sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026.
Registrasi SIM card wajib biometrik sejak Juli 2026. Pelanggan mengeluhkan harga naik dan verifikasi wajah yang kerap gagal.
Universitas Sanata Dharma mengukuhkan 108 apoteker baru Angkatan 51. Seluruh peserta UKOMNAS PDPA dinyatakan lulus 100 persen.
Jorge Jesus masih membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali ke timnas Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan.
Harga emas Pegadaian hari ini 5 Oktober 2026 untuk Antam, UBS dan Galeri 24 lengkap dengan harga jual dan buyback.