Pilur di 31 Kalurahan, DPRD Gunungkidul Minta Warga Cerdas Memilih
Pilur serentak digelar di 31 kalurahan Gunungkidul September 2026. DPRD meminta warga aktif mengawasi tahapan dan cerdas memilih.
Pengadilan - ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL – Pengadilan Negeri (PN) Bantul akan mulai menyidangkan perkara perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang menyeret nama Tupon Hadis Suwarno atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Tupon sebagai turut tergugat. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2025/PN Btl dan dijadwalkan mulai disidangkan pada 1 Juli 2025.
Gugatan tersebut diajukan oleh M. Ahmadi dan Indah Fatmawati sebagai penggugat, dengan Triono alias Tri Kumis sebagai tergugat utama. Selain itu, terdapat tiga turut tergugat, yaitu Triyono, Anhar Rusli, dan Mbah Tupon.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Sebut Ada 7 Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon
Dalam perkara dugaan penipuan tanah dengan Mbah Tupon sebagai korban, nama-nama di atas punya peran yang berbeda-beda. M. Ahmadi merupakan suami dari Indah Fatmawati; Indah Fatmawati nama yang jadi pemilik baru sertifikat tanah Mbah Tupon; Triyono notaris; Triono penghubung dan Anhar rusli notaris.
“Benar, perkara ini masuk ke kami pada 11 Juni 2025. Saat ini sudah teregister dan akan disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Dhitya Kusumaning Prawarni bersama hakim anggota Dirgha Zaki Azizul dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia,” terang Humas PN Bantul, Gatot Raharjo, Senin (16/6/2025).
Menurut kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari, kliennya dilibatkan dalam perkara ini karena merupakan pemilik sah tanah yang dipermasalahkan. "Ahmadi menggugat karena mengaku dirugikan oleh omongan Triono yang menyatakan Mbah Tupon butuh uang dan bersedia menjual tanahnya. Padahal, Mbah Tupon tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut," jelas Kiki, sapaanya.
Kiki menjelaskan, pihaknya siap menghadapi proses hukum dan menepis tudingan yang menyebut Mbah Tupon terlibat dalam praktik mafia tanah. “Gugatan ini muncul karena nama Mbah Tupon tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 24451 yang dipermasalahkan. Namun Mbah Tupon sama sekali tidak menjual tanah itu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak digelar di 31 kalurahan Gunungkidul September 2026. DPRD meminta warga aktif mengawasi tahapan dan cerdas memilih.
Kulonprogo mendorong penanganan Jalan Dekso-Samigaluh dan Jembatan Duwet. Jalan ditargetkan masuk anggaran 2027, jembatan masih dikaji.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 13 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan dari Yogyakarta ke Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
BGN meminta makanan MBG yang tidak layak tidak dikonsumsi dan segera dikembalikan ke SPPG untuk diperiksa dan diinvestigasi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 13 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Jogja. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.