Dua Kali Sebabkan Keracunan MBG, Operasional SPPG Patalan 2 Ditutup Permanen
SPPG Patalan 2 Bantul ditutup permanen oleh BGN setelah dua kali kasus keracunan menimpa siswa dan guru penerima manfaat MBG.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul mencatat selama 2024, ada 12.000 orang lebih yang menjadi pendatang di Bumi Projotamansari.
Kata Kepala Dukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan bahwa dari angka itu, sebagian adalah pendatang atau ikut dengan keluarganya. "Totalnya yang pendatang itu ada 12.322, itu ada yang bekerja ada juga yang ikut keluarganya."
Dia menjelaskan, "Kami mendata lebih detial apa tujuannya, karena kan kalau pindah itu tidak harus pakai alasan tertentu. Asalkan syarat pindahnya terpenuhi, semisal SKPWNI [Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia] lalu kami buatkan proses surat pindahnya, cuma itu saja. Kalau syaratnya sudah terpenuhi maka prosesnya cepat, cuma beberapa menit," kata Kwintarto kepada Harian Jogja, Senin (23/6/2025).
BACA JUGA: Iran Segera Tutup Selat Hormuz, Ini Sejarah dan Fakta Jalur Penting Pasokan Minyak Dunia
Dia juga menyampaikan untuk yang keluar dari Bantul, totalnya ada sekitar 7.000 warga. Sedangkan untuk data tahun ini pihak Dukcapil belum bisa merilis, pasalnya untuk data tersebut hanya dikeluarkan persemester atau pada pertengahan tahun.
"Jadi untuk yang keluar itu persisnya ada 7.960. Kalau untuk data tahun ini kami belum bisa rilis karena itu kan hitungannya persemester. Mungkin Juli kami baru bisa merilisnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SPPG Patalan 2 Bantul ditutup permanen oleh BGN setelah dua kali kasus keracunan menimpa siswa dan guru penerima manfaat MBG.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.