Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan

Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mulai menerapkan sistem pengelolaan kawasan berbasis WebGIS (Sistem Informasi Geografis) guna mencegah pertumbuhan kawasan kumuh, khususnya di tiga kapanewon di Pantai Selatan yakni Kretek, Sanden, dan Srandakan.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul, Erwin Prasmanta menjelaskan, ketiga wilayah tersebut diprioritaskan karena akan terdampak langsung perkembangan akses transportasi pasca dibukanya Jembatan Srandakan yang menghubungkan dengan jalur selatan nasional di Jalan Kelok 23.

BACA JUGA: Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Resmi Dibuka Mulai Hari Ini, Beroperasi 24 Jam

"Kalau akses jalan makin terbuka, tentu akan memicu perkembangan permukiman. Kekhawatiran kami, kawasan itu berkembang tanpa perencanaan dan akhirnya jadi kumuh. Maka sebelum itu terjadi, kami bergerak duluan lewat pencegahan," jelas Erwin, Selasa (1/7/2025). 

WebGIS tersebut memuat tujuh indikator utama kawasan kumuh yakni kualitas rumah tinggal, akses jalan, ketersediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sistem drainase, dan akses penanganan kebakaran.

Dari tujuh indikator itu, DPUPKP Bantul fokus pada dua ranah utama sesuai tugas pokoknya yaitu rumah tidak layak huni (RTLH) dan jalan lingkungan (PSU). Untuk komponen lain seperti air bersih atau pengelolaan sampah, pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor.

Sistem ini tak hanya menjadi alat pemetaan internal, tapi juga sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan. Setiap kelurahan ditunjuk admin yang dapat memperbarui data kumuh sesuai kondisi terbaru. Masyarakat pun bisa menyampaikan laporan secara langsung, baik lewat admin kalurahan atau unggahan melalui sistem WebGIS.

BACA JUGA: Jasad Mahasiswa KKN UGM Korban Perahu Tenggelam di Maluku Tenggara Ditemukan

“Kalau ada rumah tidak layak atau jalan lingkungan rusak, bisa dilaporkan. Nanti tim survei kami turun ke lapangan untuk verifikasi. Kalau masuk kriteria, bisa kami usulkan untuk dibenahi,” ujar Erwin.

Saat ini, belum ada angka pasti untuk kebutuhan anggaran program tersebut karena masih tahap penjaringan usulan dari wilayah. DPUPKP Bantul menekankan pendekatan pencegahan, bukan reaktif, sebagai kunci menghindari munculnya kawasan kumuh baru.

WebGIS ini sudah mencakup 10 kelurahan di wilayah selatan Bantul dan diharapkan menjadi model replikasi bagi wilayah lain di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.