SPMB SMP di Sleman Berakhir, Ada 32 Kursi Sekolah Negeri yang Kosong

Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 32 kuota SMP Negeri di Sleman kosong tidak terisi disebabkan karena pendaftar tidak melakukan daftar ulang pada Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2025.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Sleman, Dwi Warni Yuliastuti menyebutkan ada beberapa calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Dari catatan Dwi setidaknya ada 32 anak tidak melakukan daftar ulang yang tersebar 22 SMP di Sleman.

Alasan calon siswa tak melakukan daftar ulang ini kata Dwi beragam. Misalnya, karena anak diberi tiga pilihan sekolah, akan tetapi sekolah yang menerima anak tersebut letaknya jauh dari rumah. Karena letaknya yang jauh, calon siswa tidak melakukan daftar ulang.

"Contoh kemarin yang ke saya itu rumahnya di Ngaglik, diterima di Pakem. Jauh, orang tuanya juga tidak sanggup mengantar," jelas Dwi pada Kamis (3/7/2025).

Alasan calon siswa tak melakukan daftar ulang lanjut Dwi juga terjadi karena anak memilih pendidikan lain seperti pondok pesantren. Ada pula karena anak tidak diterima di sekolah incarannya, sehingga calon siswa disebut Dwi memilih mendaftar di sekolah swasta sehingga tak melakukan daftar ulang. 

BACA JUGA: Disdik Sleman Berharap Bangunan SMPN 3 Gamping dan SMPN 2 Tempel yang Terdampak 2 Jalan Tol Berbeda Diganti

Selanjutnya kursi-kursi yang ditinggalkan ini kata Dwi akan dibiarkan kosong. Dijelaskan Dwi kebijakan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan yang ada. "Kami tetap mengacu kepada ketentuan dari Pak Menteri ya karena sudah digariskan seperti itu ya kami tegak lurus harus menjalankan ketentuan tersebut," ujarnya. 

Bagi siswa yang mengundurkan diri dijelaskan Dwi harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Jauh sebelum itu, sekolah imbuh Dwi telah melakukan diskusi kepada anak-anak yang berniat mengundurkan diri. Diskusi ini prinsipnya untuk memastikan anak tetap melanjutkan pendidikan meskipun di satuan pendidikan lain.

"Kami memastikan pada saat anak-anak itu istilahnya mengundurkan diri itu, mereka sudah istilahnya mendapatkan akses di tempat lain. Akses itu artinya berkehendak mungkin ke sekolah yang mana atau pondok pesantren mana, memastikan mereka jangan sampai tidak bersekolah," ungkapnya.

Di sisi lain soal aturan jalur mutasi, Dwi menjelaskan jika mutasi yang dimaksud yakni anak dari luar Sleman atau luar DIY mengikuti orang tuanya pindah tugas ke Kabupaten Sleman.

Dua unsur yang harus dipenuhi yakni pindah tugas dan dari luar Sleman atau luar DIY. Ada tim khusus yang berisi 3-4 orang kata kata Dwi yang bertugas melakukan verifikasi di jalur ini.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba pada Kamis (3/7/2025) mendatangi Disdik Sleman untuk menanyakan kesesuaian penerapan regulasi jalur mutasi. Kamba ingin proses pelaksanaan jalur mutasi sesuai dengan ketentuannya.

"Mutasi fisiknya seperti apa, makanya saya bilang tadi apakah anak mengikuti orang tua atau orang tua ngikuti orang tua. Kalau seharusnya sesuai aturan anak mengikuti orang tua," ujarnya.

Dengan regulasi yang menyatakan mutasi yang dikakukan yakni dari luar Sleman atau luar DIY, maka kata Kamba mutasi yang tidak memenuhi unsur itu tidak boleh mendaftar melalui jalur ini.  "Itu catatan-catatan pentingnya, penting bagi kami juga, mutasi itu jangan sampai disalah gunakan," tegasnya. 

Harapan Kamba soal mutasi ini lebih ketat dan transparan ke depannya. Mana saja mutasi yang dibolehkan mendaftar jalur mutasi dan mana saja yang tidak. "Arahnya perbaikan untuk ke depan, lebih transparansi," ujarnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.