Sekolah Rakyat Belum Akan Dibangun di Gunungkidul, Begini Alasannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan program sekolah rakyat belum dijalankan di Bumi Handayani. Ketiadaan lahan menjadi salah satu kendala dibangunnya sekolah yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan, program sekolah rakyat di DIY sudah mulai dijalankan. Adapun lokasinya bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahetraan Sosial di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

BACA JUGA: 24 Anak di Gunungkidul Diterima Sekolah Rakyat DIY

Adapun satu lokasi belajar berlangsung di Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. “Untuk hari ini sudah masuk asrama dan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan bagi para siswa yang dinyatakan diterima,” kata Nurudin saat dihubungi, Senin (14/7/2025).

Dia menjelaskan, untuk calon siswa asal Gunungkidul ada 24 anak. Jumlah ini mengacu pada hasil pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah DIY.

“Kalau yang daftar ada 76 anak, tapi yang diterima ada 25 anak. Tapi, seorang calon siswa memilih mundur sehingga yang diterima hanya 24 anak,” katanya.

Menurut Nurudin, program sekolah rakyat belum akan didirikan di Gunungkidul. Ketiadaan lahan menjadi salah satu kendala untuk pembangunannya.

Hal ini tak lepas dari syarat yang ditetapkan Pemerintah Pusat agar menyiapkan lahan minimal lima hektare untuk bisa dibangun sekolah tersebut. Adapun pemkab tidak memiliki lahan dengan luasan yang telah ditentukan.

“Dalam waktu dekat belum ada rencana membangun sekolah rakyat karena lahan belum tersedia, sebagaimana yang dipersyaratkan kemensos,” imbuh Nurudin.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan, berbeda dengan sekolah umum, di sekolah rakyat akan berbasis asrama. Oleh karena itu, para siswa yang diterima wajib menginap di mess yang telah dipersiapkan.

“Siswa akan tinggal di asrama dan semua fasilitas dan kebutuhan yang ada akan dipersiapkan,” kata Herjun.

Rencananya pembelajaran di sekolah rakyat dimulai bersamaan dengan Tahun Ajaran Baru 2025-2025 yang dimulai pada Senin (14/7/2025). “Sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga miskin,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.