Gegara Danais Dipangkas, Penataan Alun-alun Wates Ditunda

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemangkasan dana keistimewaan (Danais) DIY mencapai total Rp200 miliar pada tahun ini berdampak pada rencana penataan Alun-alun Wates, Kulonprogo. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Taufik Amrullah menjelaskan semula Danais untuk bumi Binangun mencapai Rp103 miliar tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di DIY.

Setelah adanya pemangkasan, lanjutnya, Danais yang dimiliki Kulonprogo hanya sebesar Rp53,8 miliar. Dampaknya ada sejumlah program yang terpaksa dibatalkan tahun ini. "Penataan landmark dan Alun-alun Wates yang harusnya tahun ini ditunda," katanya, Selasa (29/7/2025).

BACA JUGA: GKR Hemas Menyemai Empat Pilar dari Desa untuk Indonesia

Menurutnya, dampaknya tidak hanya terhadap penataan Alwa saja. Selain itu, lanjut Taufik pembangunan lanjutan revitalisasi amphitheater Kiskenda yang meliputi pembangunan atap juga yang harusnya tahun ini ditunda.

Ada juga pengadaan tanah kliripan dan pengadaan instalasi pengolahan sampah termal di TPA Banyuroto juga bernasib sama yakni penundaan.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulonprogo, Muh Aris Nugroho bahwa pemangkasan semacam ini berlaku umum di semua bidang dan instansi. Dia pun membenarkan, sejumlah penundaan tersebut yang terpaksa tidak bisa direalisasikan tahun ini.

"Kegiatan yang tertunda kami usulkan lagi di 2026 seperti penataan Alun dan kliripan diusulkan lagi di tahun berikutnya," tegasnya.

Sebelumnya, Rp200 miliar Danais DIY resmi dipangkas yang berdampak ke daerah-daerah seperti Kulonprogo. Dampaknya juga amat terasa sampai di tingkat kalurahan lantaran bantuan keuangan khusus (BKK) desa juga ikut dikurangi.

Semula dana BKK kalurahan di Kulonprogo sebelum pemangkasan Danais mencapai Rp32.729.558.970 setelah adanya pemangkasan menjadi Rp27,443.995.450. Diperkirakan dampak pemangkasan Danais terhadap BKK kalurahan di Kulonprogo mencapai Rp5.285.563.520.

"Turunnya kisaran Rp5 miliar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulonprogo, Muhadi.

Dia mengungkapkan, pengurangan terbesar terjadi pada BKK untuk rumah tidak layak huni (RTLH) bergaya arsitektur Yogyakarta. BKK RTLH didapatkan 23 kalurahan di sembilan kapanewon. Dari jumlah sebanyak itu hanya Kalurahan Sogan dan Karangsewu yang tidak mengalami pengurangan dana BKK RTLH ini. Sedangkan 21 kalurahan sisanya terdampak pengurangan.

"Total pengurangannya di 21 kalurahan untuk BKK RTLH mencapai Rp2,4 miliar dengan range dari Rp65 juta hingga Rp130 juta," ungkapnya.

Awalnya di 21 kalurahan tersebut mendapat BKK RTLH mencapai Rp6,5 miliar menjadi sekitar Rp4,1 miliar. Tertinggi kedua dalam pengurangan yakni untuk dana BKK kalurahan padat karya di 20 kalurahan. Awalnya mendapatkan dana BKK kalurahan padat karya mencapai Rp3,6 miliar yang berkurang menjadi Rp,2,5 miliar. "Pengurangannya untuk dana BKK kalurahan sekitar Rp,1,1 miliar," jelasnya.

Muhadi menjelaskan, sebagai tindak lanjut tidak ada dana pengganti dampak pengurangan dana BKK kalurahan. Menurutnya, itu karena Danais bersifat melengkapi jenis program dan kegiatan yang berbasis usulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.