Ini Pesan Bupati Sleman Saat Menghadiri Pengukuhan Pengurus LKK Sariharjo

Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman Harda Kiswaya menghadiri pengukuhan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) periode 2025-2030 Kalurahan Sariharjo Ngaglik di Auditorium Monumen Jogja Kembali, Selasa (26/8/2025).

Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Lurah Sariharjo, Sarbini dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, para tokoh masyarakat, serta seluruh pengurus LKK yang dikukuhkan.

Pengukuhan ini turut disaksikan oleh Bupati Sleman, Kepala Dinas PMKal Kabupaten Sleman, serta unsur MUSPIKA Kapanewon Ngaglik. Kehadiran para pejabat ini menegaskan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten terhadap penguatan institusi di tingkat kalurahan. 

BACA JUGA: Anggota DPRD DIY Soroti Perizinan Tanah Kas Kalurahan hingga Perlindungan Data Kependudukan

Dalam arahannya, Sarbini menegaskan bahwa LKK memiliki peran sentral sebagai mitra pemerintah kalurahan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020, menandai komitmen serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.

“LKK bukanlah sekadar struktur, melainkan sebuah instrumen vital untuk merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan LKK, kita memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan lahir dari dialog yang intensif dan partisipasi yang aktif dari warga," ungkapnya.

Pernyataan ini menegaskan visi pemerintah kalurahan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Struktur kepengurusan LKK yang baru dikukuhkan ini mencakup berbagai pilar kelembagaan masyarakat, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Selain itu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Karang Taruna. Representasi yang beragam ini dirancang untuk menciptakan koordinasi yang sinergis dan terintegrasi di seluruh lapisan masyarakat.

Aris Mawardi, Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Sariharjo, menambahkan bahwa keberadaan LKK akan menjadi katalisator bagi efektivitas program.

“Keberadaan LKK sangat krusial dalam mendukung implementasi programprogram pemberdayaan yang telah dirumuskan. Kami optimis, dengan kepengurusan baru ini, setiap inisiatif pemerintah akan menjangkau masyarakat dengan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ekspektasi mereka," jelasnya.

Sebanyak 375 pengurus LKK yang dilantik diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, menjadikan LKK sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan dan kesejahteraan Kalurahan Sariharjo.

Kasus TKD

Bupati Harda Kiswaya dalam sambutannya mengatakan, pengukuhan LKK ini merupakan bukti Kalurahan Sariharjo dapat mengolaborasikan berbagai potensi dan kekuatan. Ia berharap, ke depan Kalurahan Sariharjo dapat berkembang menjadi lebih baik, untuk kesejahteraan warga.

Namun Bupati juga mengingatkan, bahwa banyak kasus tanah kas desa (TKD) yang menjerat lurah dan pamong. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran untuk selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada.

“[Kasus TKD] yang di Depok dan Gamping harus menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Saya ingin bapak ibu semua benar-benar bekerja dengan koridor aturan yang ada. Pelajari dan pahami aturannya, dan laksanakan program kerja dengan baik,” pesannya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.