Deeskalasi! UGM Desak Pemerintah dan DPR Batalkan Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Harianjogja.com, SLEMAN—AkademisiUniversitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan deeskalasi ketegangan situasi politik di berbagai daerah yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada keadilan atau rakyat. Kebijakan tersebut harus dibatalkan agar situasi-kondisi masyarakat kembali normal.

Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan eskalasi kekerasan terhadap massa dan aksi-aksi yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat harus dihentikan.

Apabila tindakan tersebut terus terjadi dan tidak terkendali, situasi ini akan membawa bangsa Indonesia pada kehancuran dan tragedi kemanusiaan.

BACA JUGA: Kode Kembang Api Jadi Penanda Massa Bergerak Jarah Rumah Sri Mulyani

“UGM menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. UGM mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme yang dapat merugikan siapapun demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” kata Ova dalam jumpa pers di Balairung UGM, Minggu (31/8/2025).

Secara tegas, UGM meminta Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan. Kebijakan ini justru menambah kesenjangan di antara elit politik dan rakyat dan telah mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta menguntungkan kepentingan para elit politik dan kelompok oligarki.

Selain itu, UGM meminta penyelenggara negara dan pihak berwenang baik Polri maupun TNI untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama. Serta memperhatikan prinsip responsif dan akuntabilitas dalam mengambil langkah strategis dan taktis, agar situasi terkendali, korban tidak lagi berjatuhan, dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih.

“UGM mendukung gerakan damai, non kekerasan, atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, mengatakan kekerasan pasti menimbulkan korban. Kekerasan justru mengurangi harapan atas perbaikan situasi dan sekaligus memunculkan kekhawatiran.

Dia memberi saran agar Pemerintah Pusat mereformasi kebijakan. Kebijakan yang tidak tepat memunculkan permasalahan anggaran di tingkat daerah.

BACA JUGA: Daftar KA Diubah Pemberhentian di Stasiun Jatinegara

“Yang terjadi sekarang adalah akumulasi lapangan kerja, pengangguran, realokasi bujet yang melahirkan kontroversi. Agar ini bisa direspon dengan baik, Pemerintah perlu berkomitmen,” kata Arie.

Arie mengajak perguruan tinggi untuk melindungi mahasiswanya yang menjaga sikap kritis. Sikap ini adalah bagian dari cara mahasiswa menyuarakan krisis politik dan ekonomi. Ia juga mengimbau agar mahasiswa tidak terjebat pada provokasi yang berujung pada tindakan perusakan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.